RRI.CO.ID, Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan peran kecamatan sebagai penggerak utama pembangunan daerah. Penguatan fungsi kewilayahan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Kecamatan Gudo, Senin, 9 Februari 2026.

Musrenbang tersebut menjadi forum strategis untuk menyerap dan menyelaraskan aspirasi masyarakat dari tiga kecamatan, yakni Gudo, Perak, dan Bandarkedungmulyo. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, jajaran staf ahli, asisten, serta kepala perangkat daerah terkait.

Wakil Bupati Jombang Salmanudin menekankan bahwa kecamatan memiliki posisi penting sebagai simpul penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar agenda formal, melainkan instrumen untuk memastikan arah pembangunan tepat sasaran.

“Forum ini menjadi ruang bersama untuk merumuskan perencanaan yang berdampak langsung. Pemerintah daerah ingin memastikan program pembangunan benar-benar menjawab persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, stabilitas harga, hingga ketahanan pangan,” ujar Salmanudin.

Ia menambahkan, perencanaan pembangunan daerah juga diarahkan agar selaras dengan agenda nasional, termasuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan di daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pada RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Jombang mengusung tema Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer. Melalui tema ini, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan diposisikan sebagai fondasi ekonomi yang terhubung dengan industri pengolahan serta akses pasar modern dan digital.

Salmanudin juga mengungkapkan adanya penyesuaian kebijakan pembangunan mulai 2026. Skema Pagu Indikatif Kewilayahan diubah menjadi Prioritas Kecamatan guna memperkuat peran kecamatan sebagai motor pembangunan.

“Ke depan, kecamatan diberi porsi lebih besar. Setiap kecamatan dialokasikan anggaran peningkatan jalan kabupaten senilai satu miliar rupiah, ditambah dua ratus juta rupiah untuk penerangan jalan umum, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung,” katanya.

Sejumlah proyek infrastruktur yang bersumber dari hasil Musrenbang tahun sebelumnya dijadwalkan terealisasi pada 2026. Di antaranya rehabilitasi ruas jalan Gondekan–Gudo, Karangdagangan–Balongsari, serta peningkatan penerangan jalan umum di sejumlah titik strategis wilayah Gudo dan Perak.

Selain pembangunan fisik, Pemkab Jombang juga mendorong penguatan desa melalui Program Desa Maju dan Sejahtera (Desa Mantra). Program ini mencakup pembangunan berbasis kewenangan desa, seperti perbaikan jalan lingkungan, penguatan kegiatan Dasawisma, serta dukungan sarana bagi Linmas.

 “Kami membutuhkan sinergi semua pihak agar berbagai program strategis dapat berjalan optimal dan membawa Jombang ke arah yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.