Dapur SPPG Wamesa Kaimana Tertunda, Tunggu Legalitas Yayasan Pendukung

RRI.CO.ID, Kaimana - Operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Wamesa, Kabupaten Kaimana, hingga kini belum berjalan meski fasilitas tersebut telah disiapkan sebagai bagian dari inisiatif Polri dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma, S.I.K. menjelaskan, keterlambatan operasional dapur SPPG disebabkan adanya regulasi terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengharuskan keterlibatan pihak ketiga berbentuk yayasan sebagai pengelola.

“Dapur SPPG di Wamesa belum aktif karena ada aturan baru yang mewajibkan adanya pihak ketiga, yakni yayasan,” ujar Kapolres saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang Vidcom Polres Kaimana, belum lama ini.

Menurutnya, yayasan yang akan menjadi mitra pengelola saat ini masih dalam proses melengkapi dokumen legalitas, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat administrasi utama sebelum operasional dimulai.

Ia menegaskan, secara kesiapan sarana dan dukungan dari Polri, dapur SPPG tersebut sebenarnya telah siap difungsikan. Namun, pelaksanaan program harus tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat agar pengelolaannya berjalan sesuai mekanisme resmi.

“Kami berharap pihak yayasan dapat segera menyelesaikan kewajibannya sehingga dapur SPPG ini dapat segera beroperasi dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Program SPPG sendiri diharapkan menjadi salah satu solusi peningkatan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan di wilayah Kabupaten Kaimana. Kehadiran dapur gizi tersebut juga menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara institusi negara dan masyarakat dalam memperkuat kualitas kesehatan generasi muda di daerah.

Hingga saat ini, Polres Kaimana terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat pemenuhan persyaratan administratif agar operasional dapur SPPG Kampung Wamesa segera terealisasi.