Fraksi PDIP Kawal Pokir Agar Berpihak Kepada Rakyat

RRI.CO.ID, Kaimana -Fraksi PDI Perjuangan di DPRK Kaimana berkomitmena untuk terus mengawal program-program pemerintah daerah agar benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRK Kaimana dari keterwakilan PDI Perjuangan, Robi D. Samanggun, dalam keterangannya kepada wartawan Rabu 28 Januari 2026 terkait pembahasan anggaran daerah. “Intinya kami dari PDI Perjuangan melihat bagaimana postur APBD harus berpihak kepada masyarakat. Karena pada dasarnya anggaran itu milik masyarakat, dan anggota dewan diutus oleh masyarakat untuk mengawasi pengelolaannya,” ujar Robi.

Menurutnya, salah satu instrumen penting dalam memperjuangkan aspirasi warga adalah melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRK yang dihimpun dari hasil reses.

“Pokir itu merupakan usulan masyarakat yang kami himpun saat reses. Itu menjadi tanggung jawab kami untuk memperjuangkannya agar bisa masuk dalam program pemerintah daerah,” jelasnya. Robi mengakui, tidak seluruh pokir dapat diakomodasi, mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang dalam kebijakan efisiensi anggaran. Namun demikian, setiap usulan tetap dibahas bersama komisi-komisi DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dilihat skala prioritasnya.

“Selama masih tersedia anggaran, tentu pokir itu menjadi bahan pertimbangan. OPD juga melihat mana yang menjadi prioritas sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkapnya. Ia menambahkan, PDI Perjuangan tetap konsisten mengawal setiap usulan yang dinilai strategis dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap amanah masyarakat.

“Ini merupakan titipan dari masyarakat yang harus kami jaga. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat kepada wakil-wakilnya di DPRK juga akan semakin meningkat,” katanya. Salah satu contoh usulan strategis yang terus dikawal, lanjut Robi, adalah pembangunan koridor jalan menuju wilayah Barat Kaimana, yang juga telah diusulkan hingga tingkat provinsi.

“Di PDI Perjuangan ada hubungan kerja dari kabupaten, provinsi hingga pusat. Jika ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di daerah, maka akan kita korelasikan secara berjenjang,” pungkasnya.