RRI.CO.ID, Kaimana - Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menegaskan bahwa penarikan retribusi parkir di Pasar Baru Krooy dan kawasan Taman Kota wajib menggunakan karcis resmi sebagai bukti pembayaran.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana, Dra. Joice M. Tuanakotta, M.M., saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu 15 april 2026 baru baru ini.

Menurut Joice Tuanakotta, pihaknya sebelumnya telah memasang papan informasi terkait mekanisme penarikan retribusi parkir di sejumlah titik, namun papan tersebut dilaporkan hilang.

"Kami dari Bapenda Kaimana sebenarnya sudah memasang papan informasi terkait penarikan retribusi, tetapi hilang entah ke mana," ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi Bapenda saat ini adalah keterbatasan jumlah pegawai untuk melakukan pengawasan maupun penarikan retribusi parkir di fasilitas umum milik pemerintah daerah, seperti Taman Kota dan Pasar Baru Krooy.

"Kami sangat berharap dukungan tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan atau tenaga non-ASN. Kalau hanya mengandalkan ASN di Bapenda, tidak memungkinkan karena jumlah pegawai kami terbatas," jelasnya.

Joice juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat menggunakan fasilitas parkir. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu membayar retribusi apabila tidak diberikan karcis oleh petugas.

"Saya sudah memerintahkan untuk membuat kembali papan informasi bertuliskan ‘jika tidak ada karcis jangan membayar’, supaya masyarakat juga ikut teredukasi," katanya.

Ia memastikan seluruh petugas parkir resmi yang ditugaskan oleh Bapenda dilengkapi tanda pengenal dan wajib memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir.

"Parkiran yang tidak menggunakan karcis tidak akan masuk ke kas daerah. Sebaliknya, jika menggunakan karcis maka dipastikan pendapatannya masuk ke kas daerah," tegasnya.

Melalui penegasan tersebut, Bapenda Kaimana berharap sistem retribusi parkir dapat berjalan transparan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.