RRI.CO.ID. Kaimana : Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPR Papua Barat Tahun Anggaran 2025 mulai menyusun langkah kerja strategis guna memastikan proses evaluasi kinerja pemerintah daerah berjalan maksimal.

Ketua Pansus LKPJ DPR Papua Barat TA 2025, Irsan Lie, menjelaskan hal tersebut kepada media ini melalui sambungan WhatsApp, Kamis 16 April 2026

Ia mengatakan, setelah resmi terbentuk, Pansus langsung menyusun Matriks Kerja sebagai panduan operasional pelaksanaan tugas selama 30 hari ke depan.

"Setelah terbentuk, kami langsung membuat Matriks Kerja Pansus sebagai pedoman kerja agar proses evaluasi berjalan sistematis, transparan, dan terukur," ujarnya.

Menurut Irsan, matriks kerja tersebut memuat empat tahapan utama yang menjadi fokus pelaksanaan tugas Pansus, yakni tahap persiapan, penelaahan, klarifikasi, serta finalisasi.

Seluruh tahapan tersebut nantinya akan bermuara pada penyusunan rekomendasi resmi Pansus yang selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPR Papua Barat untuk ditetapkan sebagai Keputusan DPR Papua Barat.

Ia menambahkan, saat ini Pansus tengah melakukan inventarisasi tahapan persiapan sebelum memasuki agenda kerja utama.

"Untuk tahap awal, kami sedang menginventarisir seluruh kebutuhan persiapan dan besok akan mulai rapat perdana," katanya.

Irsan menegaskan, keberadaan Pansus LKPJ tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi harus mampu menghasilkan evaluasi yang substansial terhadap kinerja pemerintah daerah.

"Kami tidak ingin Pansus ini hanya menjadi seremoni administratif. Dengan Matriks Kerja yang sudah kami buat, setiap anggota memiliki tugas jelas untuk membedah capaian kinerja pemerintah, mulai dari indikator makro hingga efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus," tegasnya.

Melalui mekanisme kerja tersebut, DPR Papua Barat diharapkan dapat menghadirkan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan tata kelola pemerintahan serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.