KBRN, Banyuwangi: Komisi V DPR RI membuka peluang pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada awal Juli 2025. Wacana ini mengemuka setelah Tim Komisi V melakukan kunjungan kerja spesifik di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Selasa (22/7/2025), dan menerima pemaparan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam pertemuan yang digelar di Aula ASDP Ketapang, sejumlah instansi terkait seperti KNKT, Basarnas, Kementerian Perhubungan, dan BMKG menyampaikan laporan lengkap mengenai kronologi, penanganan, hingga temuan awal dari tragedi tersebut.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyampaikan dari pemaparan tersebut, pihaknya melihat banyak persoalan yang memerlukan pembahasan lebih mendalam, tidak hanya teknis tetapi juga menyangkut pengawasan dan kebijakan lintas sektor.

“Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan di sini. Kita akan lanjutkan pembahasan ini di tingkat komisi, termasuk melibatkan Kementerian Perhubungan. Kalau memang perlu, kita akan panggil Menteri,” tegas Ridwan, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Selasa (22/7/2025).

Ridwan menyebut, dari total 48 anggota Komisi V, hanya 15 yang ikut dalam kunjungan kerja ini. Oleh karena itu, hasil dari kunjungan ini akan dilaporkan dalam forum lengkap untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pembentukan Panja atau bahkan Panitia Khusus (Pansus).

“Tujuan kami ke sini jelas, mencari cara agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Kita tidak ingin masyarakat jadi korban karena kelalaian sistem,” ujar Ridwan.

Ridwan menilai, dari paparan berbagai pihak, persoalan paling krusial terletak pada lemahnya sistem pengawasan, baik terhadap operasional kapal maupun pelabuhan. Ia menegaskan perlunya peningkatan pengawasan sebagai langkah preventif kecelakaan laut.

“Yang paling vital itu soal pengawasan. Informasi yang kami terima menunjukkan pengawasan masih sangat lemah. Ini yang harus segera diperbaiki,” kata Ridwan

Dalam diskusi tersebut, seorang anggota Komisi V sempat mengusulkan pembentukan Panja atau bahkan Pansus untuk mengusut lebih dalam akar permasalahan tenggelamnya kapal tersebut. Menanggapi hal itu, Ridwan menyatakan bahwa pembentukan Panja bukan perkara mudah dan harus melalui proses serta pertimbangan yang matang.

“Panja itu bukan sekadar dibentuk, harus jelas masalahnya dan apa yang ingin dicapai. Tapi peluangnya ada, dan kita akan bahas terbuka di internal Komisi,” ungkap Ridwan.

Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya telah menimbulkan keprihatinan luas, dan Komisi V menegaskan komitmennya untuk mengawal proses evaluasi, peningkatan keselamatan pelayaran, serta perlindungan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi laut.