BPN Dorong Jayapura Jadi Kota Zero Kumuh

RRI.CO.ID, Jayapura – Kantor Wilayah BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung pesisir atau kampung nelayan yang layak huni.

Kepala Kanwil BPN Papua, Roy Wayoi, mengatakan pembangunan kawasan pesisir selama ini belum mendapat perhatian yang seimbang. Menurutnya, pembangunan lebih banyak berfokus pada kawasan daratan.

“Jayapura tidak hanya darat, laut juga sama dengan darat,” kata Roy Wayoi. “Kita punya konsep rumah berlabuh yang bisa diaplikasikan melalui revitalisasi dan penataan ulang perumahan.”

Roy mengatakan penataan kawasan perlu mencakup struktur bangunan dan akses jalan yang jelas. Sanitasi serta fasilitas umum juga harus tersedia untuk menciptakan lingkungan pesisir yang layak huni.

Ia mencontohkan kawasan pesisir yang padat dan tidak memiliki akses jalan memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar risiko ketika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya.

“Jayapura menjadi kota yang kita dorong untuk zero kumuh,” ujarnya. “Tidak boleh ada kekumuhan di dalam ibu kota besar ini.”

Roy mengatakan konsep penataan akan diarahkan seperti kampung nelayan layak huni. Pembangunan dapat mencakup jalan beton, sanitasi, serta fasilitas umum yang ditata sejak awal.

Menurut Roy, penataan kawasan pesisir perlu dilakukan bersama sejumlah instansi. BPN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas perikanan, perhubungan, dan pekerjaan umum.

Ia mengatakan BPN telah menyampaikan konsep tersebut kepada Gubernur Papua. Penataan nantinya dapat dilakukan melalui konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas jelas.

“Yang penting sanitasi itu harus terjamin, kemudian layak huni dan bersih,” kata Roy. “Jangan kumuh, dari situ baru kita bergerak ke daerah lain.”

Roy menegaskan penataan bukan berarti memindahkan seluruh masyarakat dari kawasan pesisir. Penataan dilakukan dengan memperjelas ruang hunian dan fasilitas umum sesuai kondisi serta tata ruang.

Menurutnya, Jayapura perlu menjadi contoh penataan kawasan perkotaan di Papua. Kemajuan pembangunan Papua dinilai perlu dimulai dari penataan ibu kota provinsi.