Dukcapil Kota Jayapura Jalani Penilaian Keamanan Data ISO 27001

RRI.CO.ID, Jayapura — Keamanan data kependudukan menjadi perhatian Pemerintah Kota Jayapura setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjalani penilaian ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Kamis 1 Oktober 2026.

Penilaian dilakukan tim dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk melihat penerapan sistem keamanan informasi, termasuk perlindungan data pribadi masyarakat dan pencegahan kebocoran data.

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan proses penilaian menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui bagian yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan data kependudukan.

“Melalui penilaian ini, kita berharap dapat mengetahui apakah masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, baik dalam pengelolaan data kependudukan maupun sistem keamanan informasi, sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran data," kata Rustan.

Menurutnya, keamanan data kependudukan penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan informasi pribadi masyarakat serta kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura, Supriyanto, menjelaskan penilaian difokuskan pada penerapan keamanan informasi dalam proses pelayanan Dukcapil.

“Tujuannya untuk melihat sejauh mana pelayanan yang kami laksanakan benar-benar aman, memiliki kepastian hukum, dan menjamin agar tidak terjadi kebocoran data. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa aman dan tidak ragu dalam mengurus serta menerima dokumen kependudukan,” ujarnya.

Ia mengatakan penerapan sistem manajemen keamanan informasi juga diperlukan untuk memastikan data masyarakat terlindungi dan penerbitan dokumen kependudukan dilakukan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Supriyanto menambahkan, Dukcapil Kota Jayapura mendapat kesempatan mengikuti proses penilaian tersebut bersama Dinas Dukcapil Provinsi Papua.

Proses penilaian diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan data kependudukan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.