BPJS Kesehatan Dorong Transformasi Layanan Jantung Berbasis Outcome

RRI.CO.ID, Jayapura - BPJS Kesehatan mendorong transformasi pelayanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan pasien atau health outcomes dan total biaya pelayanan sepanjang siklus perawatan sebagai dasar peningkatan nilai layanan bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, transformasi layanan kesehatan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” kata Prihati Pujowaskito, Rabu (16/9/2026).

Pujo menjelaskan, tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan tercermin dari tingginya pembiayaan di rumah sakit.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan tersebut berasal dari pelayanan di rumah sakit.

Sementara itu, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian utama karena tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan.

“Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin oleh Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun,” jelasnya.

Menurut Pujo, tingginya kebutuhan pelayanan jantung perlu diantisipasi sejak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama melalui pengendalian faktor risiko.

Ia menekankan pentingnya penguatan pelayanan di tingkat FKTP untuk mencegah berkembangnya penyakit jantung akibat faktor risiko yang tidak terkendali.

Dalam pendekatan Value-Based Health Care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus penyakit jantung melalui upaya promotif dan preventif.

Penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.

“Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” kata Pujo.

Di tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan hasil kesehatan pasien.

Sejumlah pendekatan yang dikembangkan meliputi pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tatalaksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.

BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung, dari indikator proses menuju indikator outcome.

Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pasca tindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, serta efisiensi sistem rujukan.

“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” ungkap Pujo.

Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Letkol. CKM. dr. Muchlas Fahmi mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk layanan penyakit jantung beserta berbagai layanan pendukungnya.

Ia menyebutkan, pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira tergolong tinggi.

“Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas Fahmi.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas harus dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga harus aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.

Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Kolonel. Inf. Tri Adrijanto Santoso menegaskan, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kualitas pelayanan juga menjadi faktor penting dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas.

“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” tegas Kolonel. Inf. Tri Adrijanto Santoso.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar menambahkan, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Upaya menekan tingginya angka penyakit jantung perlu dilakukan melalui langkah promotif dan preventif, termasuk penerapan pola hidup sehat.

“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup,” ucap Timbul.

Ia juga menilai Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi melalui penerapan pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome. Baginya, kesehatan merupakan modal utama dalam membangun bangsa.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Nur Wulan Uswatun Khasanah, menambahkan, tren pelayanan penyakit jantung sempat mencatatkan peningkatan signifikan pada rentang 2024 ke 2025.

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 34.305 kasus dengan biaya klaim verifikasi mencapai Rp36,01 miliar. Angka ini kemudian melonjak pada 2025 menjadi 39.547 kasus dengan total pembiayaan Rp38,34 miliar.

Sementara itu, untuk periode tahun berjalan 2026, BPJS Kesehatan mencatat penanganan telah mencapai 24.280 kasus dengan serapan biaya verifikasi sebesar Rp21,26 miliar.

Tingginya angka tersebut memperlihatkan bahwa penyakit jantung masih menjadi salah satu kelompok penyakit katastropik dengan beban biaya medis yang sangat besar bagi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Data ini menunjukkan pentingnya kesinambungan program JKN dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat ketika berhadapan dengan penyakit berbiaya tinggi. Di sisi lain, angka kasus yang tinggi ini menjadi alarm penting bagi masyarakat untuk terus menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan skrining riwayat kesehatan sejak dini," tegas Nur Wulan Uswatun Khasanah.

Lanjut Wulan, beban pembiayaan pelayanan penyakit katastropik, khususnya penyakit jantung, terus menjadi perhatian serius BPJS Kesehatan Cabang Jayapura. Sepanjang periode 2024 hingga 2026, akumulasi biaya pelayanan kesehatan untuk penanganan kasus jantung tercatat menembus angka Rp95,62 miliar dengan total 98.132 kasus yang telah diverifikasi.