Gubernur Fakhiri Minta Jamkrida Papua Tingkatkan Laba dan Kontribusi Daerah

RRI.CO.ID, Jayapura – Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta Jamkrida Papua meningkatkan laba dan kontribusi kepada daerah. Fakhiri juga meminta BUMD tersebut tidak menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Arahan tersebut disampaikan Fakhiri saat melantik Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Papua (Perseroda) di Gedung Negara, Senin, 7 September 2026. Pelantikan berlangsung setelah RUPS Luar Biasa yang digelar pada hari yang sama.

Fakhiri mengatakan Jamkrida Papua merupakan BUMD strategis bagi pembangunan ekonomi Papua. Perusahaan daerah tersebut harus mampu menciptakan nilai ekonomi dari modal yang diberikan pemerintah daerah.

“Dalam kondisi fiskal yang menuntut efisiensi, BUMD tidak boleh menjadi beban APBD,” kata Fakhiri. “Sebaliknya, BUMD harus mampu menciptakan nilai ekonomi dari modal daerah.”

Fakhiri meminta jajaran pengurus baru menjalankan perusahaan secara profesional, sehat, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Kinerja perusahaan juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua.

Ia meminta Direksi dan Komisaris segera menjalankan sejumlah agenda dalam 100 hari pertama. Agenda tersebut mencakup evaluasi keuangan, portofolio penjaminan, penguatan risiko, kepatuhan, serta efisiensi biaya.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan lamanya menjabat, tetapi apa yang dihasilkan,” ujarnya. “Bekerjalah dengan integritas, bekerjalah dengan target, berjalanlah dengan disiplin.”

Fakhiri juga meminta strategi peningkatan laba disiapkan bersama dengan peningkatan kontribusi kepada daerah. Capaian kinerja tersebut harus dilaporkan secara berkala kepada pemegang saham.

“Saya sangat harap peningkatan laba dan kontribusi kepada daerah ini harus bisa betul-betul kita berikan yang terbaik,” kata Fakhiri. “Untuk Pemerintah Provinsi Papua.”

Dalam RUPS Luar Biasa, Jamkrida Papua menetapkan Jongki Latupeirissa sebagai Komisaris Utama periode 2026–2031. Hironimus Hilapok ditetapkan sebagai Direktur Utama untuk periode yang sama.

Selain itu, RUPS menetapkan Nazaruddin sebagai Direktur Operasional dan Fransisko sebagai Direktur Keuangan. Fransisko sebelumnya menjabat Komisaris sebelum ditetapkan sebagai Direktur Keuangan.