RRI.CO.ID, Jayapura – Gubernur Papua, Matius Fakhiri, meminta pembangunan ekonomi daerah menggunakan data aktual sebagai dasar kebijakan. Menurutnya, perubahan wilayah dan aktivitas usaha membutuhkan pembaruan data ekonomi Papua.
Fakhiri menyampaikan hal tersebut dalam Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Papua, Senin, 24 Agustus 2026. Ia menilai Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum untuk menggambarkan kembali kondisi ekonomi Papua.
“Wilayah Papua telah berubah, struktur ekonomi berubah, dan aktivitas usaha terus berkembang,” kata Fakhiri. “Cara kita membaca ekonomi Papua juga harus berubah.”
Fakhiri mengatakan data SE2026 dibutuhkan untuk mengetahui struktur dan potensi ekonomi Papua secara lebih akurat. Data tersebut juga menjadi dasar pemerintah menentukan arah pengembangan ekonomi daerah.
“Kita harus tahu dengan jelas bagaimana struktur usaha Papua, siapa pelakunya, dan di mana aktivitas ekonominya,” ujarnya. “Kita juga harus mengetahui bagaimana perkembangannya.”
Menurut Fakhiri, data ekonomi akan digunakan untuk memperkuat UMKM dan mengembangkan ekonomi kreatif. Data tersebut juga diperlukan untuk mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan pusat ekonomi baru.
Ia menyebut hasil SE2026 sebagai “kompas” untuk mengawal transformasi Papua menuju Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus mencakup seluruh pelaku dan wilayah agar tidak ada yang terabaikan.
“Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kompas untuk mengawal transformasi Papua menuju Papua CERAH,” katanya. “Kita membutuhkan kebijakan yang dibangun berdasarkan data, bukan asumsi.”
Fakhiri menilai data yang lengkap juga diperlukan untuk memetakan peluang investasi di Papua. Tanpa data yang memadai, evaluasi pembangunan menjadi lemah dan kebijakan berisiko tidak berbasis bukti.
Ia menegaskan pembangunan ekonomi harus memberi manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah. Karena itu, hasil sensus perlu dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.
“Papua yang cerdas membutuhkan keputusan yang berdasarkan data,” ujar Fakhiri. “Papua yang sejahtera membutuhkan kebijakan ekonomi yang memahami potensi dan tantangan masyarakat.”
Fakhiri berharap SE2026 menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan berkualitas untuk pembangunan jangka panjang Papua. Data tersebut diharapkan menjadi dasar pembangunan Papua hingga 2045.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....