RRI.CO.ID, Jayapura – Komnas HAM Perwakilan Papua menemukan persoalan pengawasan dalam pengelolaan SPPG Jayapura Depapre, Kabupaten Jayapura. Kepala SPPG disebut tidak rutin mengawasi dapur, sementara ahli gizi tidak selalu berada di lokasi.
Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan temuan itu diperoleh dari keterangan pekerja SPPG. Tim Komnas HAM juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi dapur.
“Berdasarkan keterangan pekerja, Kepala SPPG tidak rutin melakukan pengawasan,” kata Frits, dalam keterangan persnya, Selasa, 11 Agustus 2026. “Ahli gizi tidak setiap saat berada di dapur.”
Frits mengatakan ahli gizi hanya mengirim informasi menu makanan melalui grup WhatsApp. Padahal, menurutnya, ahli gizi seharusnya melakukan penilaian sebelum dan sesudah makanan dimasak.
“Ahli gizinya yang punya kewajiban untuk datang, takar makanan, dan rasa sebelum masak,” ujarnya. “Yang dikirim itu hanya informasi di grup WhatsApp.”
Kondisi tersebut membuat proses penilaian makanan dilakukan pekerja berdasarkan versinya masing-masing. Frits menilai pengawasan dalam pengelolaan SPPG Depapre bermasalah.
“Yang masak sayur akan rasa versi dia sendiri, yang goreng tempe akan rasa versi dia sendiri,” katanya. “Bukan versi ahli gizi yang sesuai standar mestinya.”
Komnas HAM memperoleh keterangan tersebut setelah meminta penjelasan langsung dari pekerja SPPG. Temuan itu menjadi bagian dari pemantauan Komnas HAM terhadap insiden keracunan massal MBG di Depapre.
Frits mengatakan Komnas HAM juga menemukan persoalan lain dalam pengelolaan dapur. Temuan tersebut meliputi kualitas air, sanitasi, penyimpanan bahan baku, serta pengelolaan limbah.
“Jadi, pengawasan itu sangat kacau balau,” ucapnya. “Kepala SPPG tidak rutin di situ dan ahli gizi juga tidak ada.”
Komnas HAM menilai persoalan pengawasan tersebut perlu ditindaklanjuti dalam evaluasi pengelolaan SPPG. Frits menyebut temuan lapangan menjadi dasar untuk mendorong pertanggungjawaban atas insiden tersebut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....