RRI.CO.ID, Jayapura - Pemerintah Kota Jayapura resmi meluncurkan Aplikasi Smart City sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis data. Aplikasi tersebut menjadi pusat integrasi data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengatakan aplikasi yang diluncurkan pada Jumat 31 Juli 2026 itu diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan.

"Hari ini saya melaunching Aplikasi Smart City Kota Jayapura. Aplikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, seluruh data dari OPD dirangkum sehingga kita memiliki satu pusat data yang terintegrasi. Untuk membangun kota dan merencanakan berbagai program pembangunan, kita membutuhkan data yang akurat," ujar Abisai.

Menurutnya, seluruh OPD ke depan harus bekerja dengan sistem berbasis data melalui aplikasi tersebut. Dengan demikian, kebutuhan informasi dapat diakses secara cepat dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan maupun pengambilan keputusan.

Abisai menegaskan, ketersediaan data yang lengkap juga menjadi syarat penting dalam mengusulkan berbagai program dan bantuan kepada pemerintah pusat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta aktif memperbarui dan melengkapi data sesuai bidang tugas masing-masing.

"Saya berharap seluruh OPD bekerja aktif menyiapkan data. Setiap usulan bantuan kepada pemerintah pusat selalu membutuhkan data yang valid. Karena itu, seluruh kegiatan pembangunan di Kota Jayapura ke depan harus berbasis data," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura, Dionisius J.A. Deda, menjelaskan aplikasi Smart City dilengkapi berbagai fitur yang mendukung kebutuhan pimpinan daerah dalam memantau perkembangan informasi secara real time.

Menurutnya, aplikasi tersebut mampu menampilkan berbagai informasi yang dihimpun dari media sosial untuk memantau sentimen publik, baik tanggapan positif maupun negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, aplikasi juga mengintegrasikan data dari seluruh OPD yang telah diminta secara khusus oleh Dinas Kominfo untuk ditampilkan dalam satu dashboard terpadu secara real time.

Ke depan, Dinas Kominfo akan mengembangkan fitur pengaduan publik sehingga masyarakat dapat menyampaikan berbagai keluhan secara langsung melalui aplikasi. Setiap laporan akan diteruskan kepada OPD teknis yang berwenang untuk ditindaklanjuti, sementara proses penanganannya dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat.

Dionisius menambahkan, dashboard Smart City nantinya juga dapat diakses masyarakat setelah seluruh OPD menyelesaikan proses penginputan dan integrasi data.