RRI.CO.ID, Jayapura - UNICEF Tanah Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua, dengan dukungan dari China International Development Cooperation Agency (CIDCA), menggelar kegiatan peningkatan kapasitas tatalaksana ibu hamil dan balita bermasalah gizi serta penguatan pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura, Rabu (22/7/2026), diikuti oleh tenaga kesehatan dari seluruh Puskesmas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

Nutrition Officer UNICEF Tanah Papua, Dwi Kristanto mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian monitoring dan evaluasi, sekaligus penguatan kapasitas sumber daya manusia di Puskesmas dalam menangani permasalahan gizi pada ibu hamil dan balita. Selain tenaga kesehatan dari 14 Puskesmas di Kota Jayapura, kegiatan juga diikuti perwakilan 15 Puskesmas di Kabupaten Jayapura, termasuk lima Puskesmas yang berada di wilayah terpencil seperti Ravenirara, Saduyap, dan Airu.

Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan sebelumnya untuk memperkuat kualitas pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal di fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurut Dwi Kristanto, PMT difokuskan untuk memulihkan dan meningkatkan status gizi ibu hamil dan balita yang mengalami masalah gizi melalui proses skrining, validasi hasil pengukuran, diagnosis, hingga penatalaksanaan yang tepat. Sementara itu, MBG merupakan program penyediaan makanan harian yang berbeda sasaran dan mekanismenya.

"Kegiatan ini bertujuan memperkuat pelaksanaan dan kualitas program PMT. PMT bukan untuk menggantikan makanan sehari-hari, tetapi sebagai makanan tambahan bagi kelompok sasaran yang telah melalui proses pemeriksaan dan penilaian status gizi," ujar Dwi Kristanto.

Lanjut Dwi, dalam pelaksanaannya, materi yang diberikan kepada peserta mencakup seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pencatatan dan pelaporan, yang disampaikan oleh tim dari Kementerian Kesehatan yang terdiri atas tim kesehatan maternal-neonatal, kesehatan balita, gizi, serta sejumlah narasumber terkait lainnya.

“Melalui penguatan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, bukan hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga memperluas cakupan pelayanan sehingga berdampak pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan,” tegasnya.

Ditambahkan, program PMT merupakan program milik pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan bersama Puskesmas, sementara UNICEF dan CIDCA berperan sebagai mitra pendukung. Ia berharap setelah masa dukungan program berakhir pada akhir Juli 2026, pemerintah daerah dapat melanjutkan program secara mandiri dengan kualitas layanan yang semakin baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Juliana Napitupulu, mengatakan kegiatan tersebut merupakan monitoring dan evaluasi layanan kesehatan ibu hamil serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Puskesmas untuk pelaksanaan program selama semester pertama tahun 2026.

Menurut Juliana, pelaksanaan PMT di Puskesmas sebenarnya telah berjalan. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pencatatan, pelaporan, dan penginputan data sehingga sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik.

"Data sangat penting sebagai dasar dalam menyampaikan kondisi daerah kepada pemerintah pusat, termasuk kebutuhan penanganan stunting dan masalah gizi lainnya. Karena itu kami sangat mengapresiasi pendampingan dari Kementerian Kesehatan, khususnya tim yang membidangi pencatatan dan pelaporan," ujar drg. Juliana Napitupulu.

Ia menambahkan seluruh Puskesmas di Kota Jayapura memperoleh dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dinas Kesehatan terus melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta mampu mencapai target pelayanan kesehatan masyarakat.

Melalui kolaborasi antara UNICEF, Pemerintah Provinsi Papua, Kementerian Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, dan dukungan CIDCA, diharapkan kualitas pelayanan gizi di Puskesmas semakin meningkat sehingga mampu mempercepat penurunan angka stunting dan permasalahan gizi pada ibu hamil maupun balita di Tanah Papua.

Tata laksana Ibu hamil dan Balita bermasalah gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal pemulihan, merupakan salah satu intervensi percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan sejak tahun 2023 melalui BOK Puskesmas. Berdasarkan data realisasi anggaran BOK PMT lokal dan data perbaikan status gizi, ditemukan adanya kesenjangan. Pada tahun 2025 realisasi anggaran BOK PMT di Provinsi Papua mencapai 97,79% tetapi perbaikan status gizi Ibu hamil KEK yang mendapat PMT lokal hanya sebesar 57,93%. Demikian juga pada Balita dengan BB Tidak Naik, Balita BB kurang dan Balita Gizi Kurang yang mendapat PMT lokal, perbaikan status gizi berturut-turut 50,09%; 60,21%; dan 54,29%. Sedangkan pada tahun 2026, per 30 Juni, diketahui bahwa realisasi BOK PMT lokal sudah sebesar 33,71%, namun data yang tercatat dalam aplikasi sigizikesga masih sangat kecil, dibawah 5%.