RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua mengakui hingga kini belum memiliki tenaga pendamping khusus untuk UMKM. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pembinaan puluhan ribu pelaku usaha di Papua.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Thesia mengatakan saat ini pemerintah masih mengandalkan aparatur dinas untuk melakukan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM.

“Pendamping koperasi ada, pendamping desa ada, penyuluh pertanian ada. Tetapi pendamping UMKM sampai hari ini belum dibentuk,” kata Jimmy di Jayapura, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurutnya, ketiadaan pendamping khusus membuat pegawai di bidang UMKM harus terlibat langsung dalam proses pembinaan. Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat pendampingan usaha.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni bekerja sama dengan Balai Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) serta perguruan tinggi melalui program inkubator bisnis. Saat ini program tersebut membina 15 UMKM di Papua.

Jimmy mengatakan pemerintah terus membantu pelaku usaha mengurus berbagai legalitas dan sertifikasi. Fasilitas tersebut meliputi pendaftaran merek, sertifikasi halal, hingga izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

“Sebagian besar sertifikasi UMKM menjadi tanggung jawab pemerintah dan dibiayai menggunakan dana Otonomi Khusus,” ujarnya.

Ia menambahkan pembinaan UMKM dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangan masing-masing. Pembagian tugas tersebut dilakukan agar layanan kepada pelaku usaha lebih merata.

Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 62 ribu UMKM yang tersebar di Provinsi Papua. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen telah mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari pemerintah.