RRI.CO.ID, Jayapura – Badan Pusat Statistik mengerahkan 5.355 petugas untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh Tanah Papua. Pendataan dilakukan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sensus ekonomi menjadi upaya memperoleh data lengkap kondisi perekonomian masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.

“Sensus Ekonomi 2026 mulai melakukan pendataan secara door to door tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026,” kata Amalia saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Jayapura, Senin, 22 Juni 2026.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mendukung pelaksanaan sensus ekonomi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui surat edaran bersama kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.

Menurut Amalia, sensus ekonomi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh data akurat tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Dengan adanya Sensus Ekonomi 2026 ini kesempatan emas bagi kepala daerah mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD,” ujarnya.

Amalia mengatakan seluruh gubernur di Tanah Papua telah menerbitkan surat edaran. Surat tersebut ditujukan kepada organisasi perangkat daerah dan pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan sensus.

Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha menerima kehadiran petugas sensus. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan ekonomi.

“Sebanyak 5.355 petugas siap mencatat perekonomian Tanah Papua,” ucapnya.