Jaring Aspirasi Rakyat, MRP Ungkap Delapan Kampung di Sarmi Minim Layanan Dasar

RRI.CO.ID, Jayapura – Delapan kampung di Distrik Aurimi dan Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, belum memiliki sekolah dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut terungkap dalam penjaringan aspirasi Majelis Rakyat Papua di wilayah tersebut.

Anggota MRP Pokja Agama, Korinus Reri, mengatakan aspirasi itu disampaikan warga saat penjaringan di Kampung Arbais, Sabtu (29/8/2026). Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah distrik, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan warga gereja.

“Kurang lebih delapan kampung di wilayah Distrik Aurimi dan Pantai Barat belum ada sekolah dasar,” kata Korinus. “Pelayanan pendidikan di sana masih tidak ada dan sangat minim.”

Delapan kampung tersebut yakni Sasowopece, Kamaja, Maniwa, Sasakuesar, Airoram, Murara, Bina, dan Kapeso. Kampung-kampung tersebut berada di sepanjang Sungai Apawer dan belum memiliki fasilitas pendidikan formal maupun pos pelayanan kesehatan.

Korinus mengatakan kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan memperoleh layanan dasar. Sebagian warga memilih tinggal di sekitar pinggiran Kota Sarmi untuk mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Untuk pelayanan kesehatan juga tidak ada,” ujarnya. “Masyarakat memilih datang ke pinggiran Kota Sarmi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan data yang dihimpun petugas keagamaan setempat, sekitar 85 persen masyarakat di kampung-kampung tersebut disebut masih buta aksara. Data tersebut menjadi salah satu gambaran persoalan pendidikan yang disampaikan dalam penjaringan aspirasi MRP.

Keterisolasian menjadi salah satu kendala utama pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Akses jalan darat belum tersedia, sedangkan transportasi laut membutuhkan biaya besar dan memiliki risiko keselamatan.

Menurut keterangan dalam kegiatan tersebut, perjalanan menuju kampung-kampung itu membutuhkan sekitar 800 hingga 1.000 liter BBM. Kondisi tersebut membuat akses pelayanan pemerintah ke masyarakat menjadi semakin sulit.

Karena itu, masyarakat meminta pemerintah segera memprogramkan pembangunan jalan darat menuju kampung-kampung terisolir tersebut. Jalan diharapkan membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pembangunan lainnya.

Selain pendidikan dan kesehatan, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait layanan listrik dan ekonomi. Warga meminta peningkatan layanan listrik serta perhatian pemerintah terhadap tata niaga kopra agar harga jual tidak sepenuhnya dikendalikan pembeli.

Korinus mengatakan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dirumuskan menjadi rekomendasi MRP. Rekomendasi tersebut akan dibahas dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan instansi terkait.