RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua tengah mengkaji penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Kebijakan ini masih dalam tahap perhitungan sambil menunggu aturan dari pemerintah pusat.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan wacana tersebut tidak hanya berlaku bagi instansi pemerintah, tetapi juga dapat berdampak pada sektor lain. “Ada wacana memang kita akan bekerja di rumah. Bukan saja kantor pemerintah, tapi swasta dan TNI Polri,” katanya, Kamis, 26 Maret 2026.

Ia menjelaskan saat ini pemerintah sedang menghitung potensi penghematan yang dapat diperoleh jika kebijakan tersebut diterapkan. “Kita sedang menghitung kalau misalnya satu hari tidak kerja, berapa banyak BBM kita bisa selamatkan, berapa banyak lampu listrik dan lain-lain kita bisa selamatkan,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada sektor pendidikan, di mana sekolah berpotensi menerapkan sistem belajar dari rumah. “Ini kan juga akan berimbas kepada sekolah. Sekolah juga akan pasti belajar dari rumah,” ucapnya.

Ia menambahkan pemerintah daerah masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Selain itu, evaluasi juga akan dilakukan terkait kesiapan infrastruktur, termasuk jaringan di daerah. “Kita sedang menunggu peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan,” katanya.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak serta mempertimbangkan kebijakan WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global. Lonjakan harga minyak dunia diketahui terjadi setelah konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pada akhir Februari lalu.