RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi Papua menargetkan renovasi 2.100 rumah tidak layak huni pada 2026. Program ini bagian dari percepatan pembangunan perumahan di Papua.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan hal itu usai Rakor di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026. Rakor membahas sinkronisasi kebijakan dan pendataan penerima manfaat.

“Kami membahas bantuan rumah subsidi, renovasi, dan pembangunan permukiman. Program ini dijalankan melalui koordinasi lintas kementerian," kata Fakhiri.

Fakhiri mengatakan data BPS menunjukkan kebutuhan rumah di Papua cukup tinggi. Kondisi sosial budaya juga memengaruhi angka kebutuhan tersebut.

“Dalam satu rumah bisa dihuni beberapa generasi. Makanya percepatan program ini menjadi prioritas pemerintah provinsi," ucapnya.

Pada 2025, Papua menargetkan 14 ribu unit rumah berbagai skema. Untuk 2026, renovasi 2.100 unit dimulai Maret.

Selain itu, lima unit rumah susun akan dibangun. Pembangunan dilakukan bekerja sama dengan balai perumahan.

Rumah susun direncanakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom. Pemerintah berharap program meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kolaborasi pusat dan daerah penting agar kebutuhan papan terpenuhi. Program ini bagian dari bentuk dukungan agenda nasional perumahan dan permukiman," ujar dia.