RRI.CO.ID, Jayapura – Lima perwakilan anak membacakan Deklarasi Hak Anak pada peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Papua. Deklarasi itu memuat lima aspirasi untuk menjamin hak dan perlindungan anak di Papua.

Deklarasi dibacakan di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Kamis (23/7/2026). Aspirasi tersebut disampaikan mewakili suara anak-anak Papua kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam deklarasi, anak-anak meminta perlindungan dari segala bentuk intimidasi dan diskriminasi. Mereka juga berharap mendapat perlindungan saat menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

“Kami anak-anak Papua meminta pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan seluruh pihak memberikan perlindungan,” ujar perwakilan Forum Anak Papua. “Perlindungan itu dari intimidasi, diskriminasi, dan saat menyampaikan aspirasi.”

Anak-anak Papua juga meminta pendampingan dalam penggunaan telepon genggam. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah paparan konten negatif dan kejahatan di ruang digital.

“Kami meminta kerja sama pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga dalam pendampingan penggunaan telepon genggam,” katanya. “Agar terhindar dari konten negatif, kecanduan gawai, dan kejahatan daring.”

Selain itu, mereka meminta pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis dan berkualitas. Layanan tersebut diharapkan menjangkau hingga daerah-daerah terpencil di Papua.

Forum Anak Papua juga mendorong akses pendidikan yang gratis dan layak bagi seluruh anak. Harapan itu mencakup anak terlantar, anak putus sekolah, anak disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum.

“Kami meminta akses pendidikan gratis dan layak bagi setiap anak,” ujar perwakilan Forum Anak Papua. “Agar seluruh anak memperoleh kesempatan pendidikan yang sama.”

Pada poin terakhir, anak-anak meminta pemerintah menyediakan fasilitas umum yang aman dan ramah anak. Fasilitas tersebut juga diharapkan mudah diakses oleh anak penyandang disabilitas.

Deklarasi ditutup dengan ajakan menjadikan suara anak sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dokumen tersebut ditandatangani Forum Anak Papua di Jayapura pada 23 Juli 2026.