RRI.CO.ID, Manokwari – Enam pemerintah provinsi di Tanah Papua menandatangani piagam kolaborasi pembangunan berkelanjutan. Deklarasi dilakukan dalam Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua di Manokwari, Kamis, 12 Februari 2026.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan sinergi perlu diperkuat pascapemekaran provinsi. “Kami harus melanjutkan koordinasi dan kolaborasi antarprovinsi,” ujarnya.

Kesepakatan dibangun melalui rangkaian konsolidasi sejak 2025. Tujuannya mengelola Papua sebagai satu bentang ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis.

Arah pembangunan diselaraskan dengan visi Papua Emas 2041 dalam RIPP. Pemerintah menekankan pembangunan yang menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut Tanah Papua sebagai benteng terakhir hutan hujan tropis utuh Asia-Pasifik. Namun pihaknya menilai keseimbangan konservasi dan ekonomi menjadi tantangan utama.

“Inisiatif kolaborasi terus kami dorong melalui sembilan pesan Lembah Baliem,” kata Dominggus. Ia berharap koordinasi diperkuat melalui Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua.

Forum ini juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan antara ilmuwan dan pengambil kebijakan. Pendekatan solusi iklim berbasis alam menjadi salah satu fokus utama.

Lanjutnya, hasil Konferensi Nature-based Climate Solutions akan dirangkum dalam kesepakatan bersama. Komitmen politik diperkuat oleh data dan temuan ilmiah.

Agenda ini digelar dalam rangkaian Konferensi Internasional ke-12 dan NbCS. Pemerintah menargetkan pembangunan ekonomi tanpa bergantung pada deforestasi.