RRI.CO.ID, Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen transformasi ekonomi kawasan perbatasan Papua. Perbatasan diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pernyataan disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua. Kegiatan berlangsung Rabu, 4 Februari 2026.

Ribka mengatakan, arahan Presiden menekankan percepatan ekonomi kawasan perbatasan. Sebab, pembangunan PLBN tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara.

“PLBN harus menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat perbatasan. Ini arahan langsung Presiden," kata Ribka.

Ia menjelaskan, pembangunan PLBN disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah. Penyesuaian dilakukan khususnya di wilayah perbatasan Papua.

Presiden menugaskan Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN Bappenas berkoordinasi. Koordinasi bertujuan mengoptimalkan pembangunan PLBN nasional.

Ribka menilai kunjungan kerja menjadi momentum strategis integrasi kebijakan pusat dan daerah. Integrasi penting bagi Papua sebagai daerah otonomi khusus.

"Kolaborasi pemerintah pusat dan DPR RI diperlukan untuk penguatan regulasi. Regulasi ini dimaksudkan mendorong percepatan ekonomi perbatasan," ucap dia.

Ia berharap kolaborasi tersebut melahirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah. "Daerah diharapkan memiliki ruang mengelola potensi perbatasan," ujar Ribka.