BPS Temukan 7 Ribu Usaha di Jayapura Tutup jelang Sensus Ekonomi

RRI.CO.ID, Jayapura – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura menemukan sekitar 7 ribu usaha tidak lagi beroperasi menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Temuan itu diperoleh setelah verifikasi data awal usaha yang akan menjadi sasaran pendataan.

Kepala BPS Kota Jayapura Sugiyanto mengatakan data awal yang diterima BPS mencatat sekitar 38 ribu usaha di Kota Jayapura. Namun setelah dilakukan pengecekan lapangan, jumlah usaha aktif berkurang menjadi 31.681 unit.

“Awalnya ada sekitar 38 ribu usaha yang masuk dalam data kami,” kata Sugiyanto di Jayapura, Kamis, 18 Juni 2026. “Setelah dilakukan pengecekan, sekitar 7 ribu usaha sudah tutup.”

Menurutnya, data 31.681 usaha aktif tersebut menjadi dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Jayapura. Pendataan dilakukan untuk memastikan kondisi riil dunia usaha sekaligus memperbarui basis data ekonomi daerah.

Sugiyanto menjelaskan data awal usaha diperoleh dari berbagai kementerian dan lembaga yang kemudian dipadankan oleh BPS. Selanjutnya petugas melakukan verifikasi untuk memastikan usaha tersebut masih beroperasi.

“Kalau ada data dari kementerian atau dinas yang masuk, kami tetap harus mengecek kembali di lapangan,” ujarnya.

Sensus Ekonomi 2026 mulai dilaksanakan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 253 petugas diterjunkan untuk mendata pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Jayapura, termasuk kawasan perbatasan Skouw.

Berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, pendataan tahun ini juga mencakup usaha pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi dan program pemerintah.

Sugiyanto mengatakan hasil sensus nantinya akan dipublikasikan secara terbuka dan dapat dimanfaatkan pemerintah, pelaku usaha, maupun investor. Karena itu, masyarakat diminta menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar.

“Kami berharap masyarakat bisa menerima petugas sensus dengan baik karena data ini penting untuk pembangunan dan kebijakan pemerintah,” katanya.