RRI.CO.ID, Jayapura – Komisi IV DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (30/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti adanya tidak meratanya pembangunan air bersih dan infrastruktur jalan di wilayah Papua, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Betaubun menjelaskan rapat tersebut untuk memastikan progres pelaksanaan kegiatan fisik maupun realisasi anggaran tahun anggaran 2026.

Ia juga menilai pemaparan tersebut penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sekaligus untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Papua.

“Kami ingin penjelasan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, tingkat serapan anggaran, serta progres fisik di lapangan yang telah dicapai hingga saat ini. Bahkan berencana lakukan peninjauan ke lapangan guna memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi riil,” kata Betaubun.

Sementara Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Jefry Hendry Bisai, mengatakan persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah daerah 3T masih menjadi perhatian, terutama kabupaten Waropen dan Mamberamo Raya.

“Kami minta agar pada anggaran tambahan nanti, program air bersih bisa difokuskan minimal di tiga kampung di Waropen yang hingga kini masih mengalami kesulitan akses air bersih,” tegasnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas PUPR-PKPP Papua, Natirmalus Renyaan, menyampaikan bahwa secara umum progres pekerjaan fisik hingga 30 Juli 2026 telah mendekati 70 persen.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait komunikasi dengan masyarakat adat setempat.

“Kendala utama lebih pada komunikasi dengan masyarakat adat. Ke depan ini menjadi perhatian kami agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lebih lancar,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmen untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan, termasuk infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, serta penanganan dampak bencana alam dalam skala kecil.

“Ke depan kami akan terus melibatkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, terutama OAP, agar manfaat pembangunan bisa dirasakan langsung,” katanya.

Ia menargetkan layanan air bersih dapat menjangkau masyarakat di sembilan kabupaten/kota di Papua, meski diakui masih terdapat keterbatasan anggaran.

“Memang belum bisa menjangkau seluruh wilayah secara maksimal, tetapi kami berupaya agar pelayanan dasar, khususnya air bersih, bisa dirasakan masyarakat secara bertahap,” ucap dia.