Johanes Wakum Sebut Papua Utara Genapi Pemekaran Berbasis Wilayah Adat

RRI.CO.ID, Jayapura – Anggota Komisi II DPR Papua dari Daerah Pemilihan (Dapil) Biak Numfor dan Supiori, Johanes Markus Wakum menegaskan dukungannya terhadap rencana proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara.

Politisi Gerindra ini menyebut langkah pemekaran ini dinilai strategis untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik serta melengkapi pembagian wilayah adat di Tanah Papua.

"Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Biak dan Supiori, pada prinsipnya saya sangat mendukung penuh proses perencanaan DOB Provinsi Papua Utara," kata Johanes Wakum saat ditemui di Jayapura, Senin (28/9/2026).

Ia menjelaskan pembentukan Provinsi Papua Utara menjadi momentum krusial lantaran, merupakan satu-satunya wilayah dari tujuh wilayah adat di Papua yang belum dimekarkan, yakni Wilayah Adat Saireri.

"Hadirnya DOB ini akan menggenapi pemekaran berbasis wilayah adat, sekaligus memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan," jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, agama, pemuda, perempuan, hingga pemerintah daerah agar menyatukan persepsi dan mengesampingkan perbedaan suku maupun afiliasi politik.

"Kita harus satu suara, satu pikiran, dan satu tujuan. Saya berharap rencana ini dapat terealisasi dan terwujud pada tahun depan," tegasnya.

Selain itu, legislator tersebut mendesak pemerintah Pusat untuk memberikan alokasi anggaran khusus yang tidak membebani anggaran pada provinsi induk. Pasalnya, pembentukan DOB membutuhkan pembiayaan pada fase awal transisi dan penunjukan penjabat kepala daerah.

“Pemerintah Pusat harus melihat hal ini secara bijak dengan memberikan tambahan anggaran yang cukup kepada provinsi induk agar proses transisi pembentukan Provinsi Papua Utara dapat berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah yang sudah ada," ujar dia.