Fraksi GAP DPR Papua Beri Catatan Terhadap Raperdasi Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID, Jayapura – Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan DPR Papua memberikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026.

Dalam pandangan fraksi yang disampaikan Anggota DPR Papua Dessy Corazon Giay dari Fraksi Persatuan Amanat Nasional (PAN) menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari keberlanjutan pendidikan dokter spesialis bagi Orang Asli Papua (OAP), disiplin pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga optimalisasi pendapatan dari sektor aset serta pertambangan.

Fraksi GAP, yang terdiri dari Partai Gerindra, PAN dan Perindo memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan Program Academic Health System (AHS) yang merupakan kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua, RSUD Jayapura, Universitas Cenderawasih, dan Universitas Gadjah Mada untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis anestesi di Papua.

Fraksi mengungkapkan adanya peserta didik OAP yang belum mendapatkan kepastian pembiayaan pendidikan. "Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ketidakpastian pembayaran menghambat proses pendidikan dan bertentangan dengan semangat afirmasi Otonomi Khusus Papua," kata Dessy Corazon Giay dalam sidang paripurna APBD Perubahan 2026 di Jayapura, Senin (28/9/2026).

Ia meminta pemerintah segera melakukan audit pembiayaan Program AHS, memberikan kepastian skema pembiayaan, monitoring lintas OPD, hingga jaminan penempatan kerja bagi para lulusan dokter spesialis OAP di seluruh fasilitas kesehatan di Papua.

Selain masalah pendidikan, Fraksi GAP menyayangkan sikap pimpinan OPD yang tidak hadir secara langsung dalam rapat-rapat pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR Papua, seperti Kepala BPKAD dan Kepala BAPPERIDA beberapa kali absen dalam agenda penting.

“Ketidakhadiran pimpinan yang memegang kewenangan strategis tersebut dinilai membuat pembahasan anggaran tidak maksimal, memperlambat pengambilan keputusan, dan mencederai fungsi pengawasan lembaga legislative,” ucapnya.

Di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi menilai pengelolaan dan pemanfaatan aset Pemprov Papua masih jauh dari optimal. Dessy meminta pemerintah melakukan pendataan menyeluruh, penertiban, hingga sertifikasi aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah melalui skema sewa maupun kerja sama pemanfaatan yang sah.

Fraksi juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua terkait data perizinan pertambangan dan kewajiban pajak.

"Penerbitan izin usaha pertambangan harus terhubung langsung dengan sistem pengawasan dan pemungutan pajak daerah. Jangan sampai terjadi kebocoran atau hilangnya potensi pendapatan akibat kelalaian administrasi dan minimnya interkoneksi data antar-OPD," ujar Dessy.

Meskipun memberikan catatan, Fraksi Gabungan GAP menerima Raperdasi tentang Perubahan APBD Provinsi Papua TA 2026 untuk dibahas dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, penerimaan tersebut disertai catatan tegas agar Pemprov Papua segera memprioritaskan alokasi belanja daerah untuk sektor esensial seperti penanganan stunting, layanan kesehatan, beasiswa OAP, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi kampung dan UMKM.

"APBD adalah uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Kami akan terus mengawal pelaksanaan Perubahan APBD 2026 ini melalui fungsi pengawasan dewan secara berkala," ujarnya.