Tokoh Agama Dorong Dialog Lintas Agama Rawat Perdamaian Papua

RRI.CO.ID, Jayapura - Tokoh lintas agama mendorong penguatan dialog untuk menjaga perdamaian dan merespons persoalan kemanusiaan di Tanah Papua. Hal itu mengemuka dalam Dialog Perdamaian bertema “Menakar Peran dan Respons Umat Beragama terhadap Dinamika Kemanusiaan di Tanah Papua” yang digelar Pengurus Pusat Majelis Muslim Papua (MMP) bersama Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Kamis 17 September 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang diwakili Pembimbing Masyarakat Buddha, Sarono, turut hadir dalam dialog tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Sosial, Seni, dan Budaya MMP Pusat, La Mochtar Unu, mengatakan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial merupakan kenyataan dalam kehidupan masyarakat Papua yang perlu dikelola sebagai kekuatan bersama.

“Perbedaan itu abadi dan akan selalu ada. Karena itu, kita harus saling menjaga, menghargai, dan membantu satu dengan yang lainnya. Hargai perbedaan, berdamai dengan diri sendiri, damai dengan semua, dan damai dengan semesta,” ujarnya.

Menurut La Mochtar, nilai kearifan lokal Papua, termasuk semangat satu tungku tiga batu, dapat menjadi modal sosial untuk menjaga kehidupan yang harmonis.

Ia mencontohkan kerja sama antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling membantu pembangunan rumah ibadah dan menjaga keamanan saat perayaan hari besar keagamaan.

La Mochtar juga menekankan persoalan kemanusiaan harus ditempatkan di atas kepentingan politik, ekonomi, ideologi, maupun kekuasaan.

“Kalau ada manusia yang menderita dan membutuhkan bantuan, kita harus hadir. Kita harus memiliki frekuensi yang sama bahwa kekerasan harus dihentikan dan perdamaian harus ditempatkan di atas segalanya,” kata dia.

Akademisi Universitas Cenderawasih, Bernarda Meteray, mengatakan pemahaman terhadap sejarah Papua perlu diperkuat agar masyarakat dapat melihat dinamika dan persoalan di Papua secara lebih utuh.

Menurutnya, berbagai pendekatan yang dilakukan perlu disertai ruang dialog yang bermakna. Dialog tidak hanya berupa pertemuan, tetapi juga membuka komunikasi, mendengarkan berbagai pihak, dan mencari jalan keluar bersama.

“Perdamaian tidak bisa dipertahankan dengan kekerasan. Perdamaian hanya bisa dicapai melalui pemahaman. Karena itu, kita perlu membuka hati, membangun komunikasi, dan mengurangi masalah, bukan menambah masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Pastor Yanuarius Puduwiyai Apkulo Dou yang mewakili Uskup Jayapura mengajak para pemimpin agama terus membuka ruang dialog dan menyusun agenda bersama untuk membangun Papua sebagai Tanah Damai.

“Jika kita ingin menjaga Papua sebagai Tanah Damai, kita harus menyapa mereka yang sedang terluka, yang menderita, dan yang mengalami persoalan kemanusiaan. Kita memiliki tanggung jawab untuk membangun Papua sebagai Tanah Damai secara bersama-sama,” katanya.

Dialog tersebut menjadi ruang refleksi bagi tokoh lintas agama mengenai peran umat beragama dalam menjaga kerukunan dan merespons persoalan kemanusiaan di Papua.