RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengevaluasi sekaligus memperkuat penyelenggaraan layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah ini untuk meningkatkan kualitas layanan yang terintegrasi bagi masyarakat.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan layanan pertanahan di MPP terus diperluas karena banyak dibutuhkan masyarakat. Pihaknya juga memastikan pelayanan berjalan optimal sesuai standar nasional.

“Kami pastikan layanan di MPP semakin optimal dan selaras dengan kebijakan pelayanan publik nasional,” kata Dalu saat membuka webinar, Kamis, 2 April 2026.

Ia menjelaskan evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian Kementerian PANRB. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarinstansi. “Koordinasi dan kualitas layanan harus terus ditingkatkan secara sistematis,” ujarnya.

Dalu meminta seluruh satuan kerja ATR/BPN responsif dalam penyelenggaraan layanan di MPP. Hal ini untuk memastikan manfaat layanan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Kementerian PANRB mencatat terdapat 305 MPP di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah berpartisipasi di 239 MPP.

“Aspek pelayanan di MPP terus kami dorong untuk ditingkatkan karena mendapat respons positif dari masyarakat,” kata Asisten Deputi PANRB Yanuar Ahmad.

Webinar ini diikuti sekitar 500 peserta dari jajaran ATR/BPN. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.