Progres SPPG dan Sertifikasi Jadi Tantangan Perluasan Program MBG di Jambi

RRI.CO.ID,Jambi- Perluasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketersediaan pasokan pangan, sertifikasi halal, hingga sumber daya manusia pendukung.

Akademisi Universitas Jambi, Junaidi, mengatakan perkembangan SPPG menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan MBG dapat mencapai target penerima manfaat di Jambi.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, capaian SPPG di Jambi hingga Juni 2026 masih berada di kisaran separuh dari target. Dari target sekitar 414 SPPG, baru sekitar 254 SPPG yang tercatat dalam perkembangan pelaksanaan program.

“Kalau kita lihat dari capaian target Jambi itu masih 50 persenan. Dari SPPG yang seharusnya target 414, baru 254,” kata Junaidi, saat kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2026, Rabu 30 September 2026.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperluas layanan MBG. Perluasan SPPG dinilai penting karena sasaran program tidak hanya mencakup siswa, mulai dari PAUD hingga SMA, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya seperti ibu hamil dan lansia.

Junaidi juga menyoroti persoalan pemerataan. Pertumbuhan SPPG belum sepenuhnya tersebar secara merata antarwilayah di Provinsi Jambi. Kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan jumlah penduduk, kapasitas layanan, serta aksesibilitas masing-masing daerah.

“Sebaran dan distribusinya juga belum rata,” tuturnya.

Selain jumlah dan persebaran SPPG, Junaidi menyebut kesiapan operasional menjadi persoalan lain yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah proses sertifikasi halal bagi SPPG maupun pemasok yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan.

Menurut Junaidi, proses sertifikasi halal membutuhkan waktu, biaya, serta koordinasi. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menghambat kesiapan operasional SPPG maupun pemasok bahan pangan.

“Likuiditas operasional serta sertifikasi halal juga menjadi isu. Keterlambatan pencairan dana dapat mengganggu pembelian bahan baku harian, sementara proses sertifikasi halal masih memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi,” katanya.

Ia menilai persoalan sertifikasi tidak dapat dilepaskan dari upaya memastikan keberlanjutan operasional MBG. Ketika SPPG semakin banyak dibangun dan kapasitas layanan diperluas, kesiapan administratif dan kepatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan juga harus berjalan bersamaan.

Di sisi lain, perluasan SPPG juga harus diikuti dengan kesiapan pasokan bahan pangan. Junaidi menyebut sejumlah komoditas, seperti susu, buah, ayam, dan sayuran, masih menghadapi keterbatasan produksi di Jambi. Sementara itu, produksi beras lokal disebut baru memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan daerah, sedangkan pasokan telur relatif mencukupi.

Kondisi tersebut berpotensi membuat sebagian kebutuhan MBG masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Junaidi mengatakan, persoalan tersebut perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan rantai pasok, tetapi juga sebagai persoalan rantai nilai. Sebab, besarnya anggaran dan aktivitas ekonomi yang muncul dari MBG akan memberikan dampak ekonomi daerah apabila kebutuhan program dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dan produsen lokal.

“Apakah benar kebutuhan MBG itu sudah semakin besar dari Jambi? Atau ini juga patahnya sebuah cerita mengenai berputarnya uang di Jambi? Uangnya dibawa ke mana?” katanya.

Ia mencontohkan, ketika aktivitas MBG meningkat, permintaan sejumlah komoditas pangan di pasar lokal juga dapat ikut berubah. Menurutnya, kondisi harga sayuran saat MBG berjalan dan ketika program libur dapat menjadi salah satu sinyal yang perlu diteliti lebih lanjut untuk melihat kemampuan pasokan lokal memenuhi kebutuhan program.

Karena itu, Junaidi menilai penguatan SPPG perlu berjalan bersamaan dengan penguatan produsen dan pemasok pangan lokal. Dengan demikian, perluasan MBG tidak hanya meningkatkan cakupan penerima manfaat, tetapi juga dapat memperkuat keterkaitan program dengan perekonomian daerah.

Ia menambahkan, kebutuhan tenaga ahli gizi juga menjadi salah satu tantangan. Ketersediaan SDM ahli gizi diperlukan untuk mendukung penyusunan menu sekaligus memastikan standar gizi dalam pelaksanaan MBG.

“Empat isu ini menurut kami di Jambi memang perlu dicermati agar MBG bisa berjalan lancar,” katanya.

Dengan target penerima manfaat yang besar dan cakupan wilayah yang luas, Junaidi menilai percepatan penambahan SPPG perlu dibarengi dengan pemerataan lokasi, kesiapan pasokan, kepastian pembiayaan operasional, pemenuhan sertifikasi, serta penguatan SDM.

Menurutnya, apabila berbagai aspek tersebut dapat disiapkan secara simultan, perluasan MBG berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus membuka peluang keterlibatan pelaku ekonomi lokal di Jambi.