RRI.CO.ID,Jambi- Kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam yang mulai diberlakukan pemerintah pusat pada 1 Juni 2026 dinilai memiliki tujuan positif dalam memperbaiki tata kelola perdagangan nasional. Namun, daerah penghasil sumber daya alam seperti Jambi berpotensi menghadapi dampak ekonomi apabila kebijakan tersebut justru memperpanjang birokrasi dan menghambat arus perdagangan.

Pakar Ekonomi Universitas Jambi, Prof. Haryadi, mengatakan Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang sangat bergantung pada kelancaran aktivitas ekspor berbagai komoditas unggulan seperti crude palm oil (CPO), karet, batubara, serta sejumlah produk turunan lainnya.

Menurutnya, setiap perubahan mekanisme ekspor yang menambah tahapan administrasi atau memperlambat proses pengiriman barang dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi daerah.

“Kalau mekanisme satu pintu ini menambah birokrasi, memperpanjang proses ekspor, atau mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dalam menjangkau pasar internasional, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh daerah melalui penurunan aktivitas perdagangan,” kata Prof.Haryadi, Senin 1 Mei 2026.

Ia menilai risiko tersebut tidak boleh dianggap sepele mengingat sebagian besar perputaran ekonomi di daerah penghasil sumber daya alam masih bergantung pada kelancaran rantai perdagangan komoditas ekspor. Apabila proses ekspor menjadi lebih lambat, lanjutnya, bukan hanya pelaku usaha yang terdampak, tetapi juga sektor-sektor lain yang selama ini bergantung pada aktivitas perdagangan.

“Bisa terjadi perlambatan investasi, pasar menjadi lesu, dan kemungkinan juga berkurangnya penerimaan daerah yang bersumber dari aktivitas ekonomi tersebut,” ujarnya.

Prof. Haryadi menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan baru tersebut tidak menciptakan hambatan baru bagi dunia usaha. Menurut dia, tujuan memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi tetap harus dibarengi dengan efisiensi layanan.

“Jangan sampai niat memperbaiki tata kelola justru menghasilkan proses yang lebih panjang dan biaya yang lebih tinggi bagi pelaku usaha,” katanya.

Kekhawatiran serupa juga muncul pada sektor sawit yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Jambi. Prof. Haryadi menilai kebijakan ekspor satu pintu perlu diawasi agar tidak menimbulkan konsentrasi pasar pada kelompok usaha tertentu.

“Kalau pasar semakin terkonsentrasi pada segelintir pelaku, posisi tawar petani dan pabrik kelapa sawit bisa melemah. Akibatnya, kenaikan harga internasional belum tentu diterima secara optimal oleh petani,” jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu sangat bergantung pada kualitas implementasinya. Pemerintah harus memastikan sistem yang dibangun mampu meningkatkan transparansi tanpa mengorbankan kelancaran perdagangan.

“Yang paling penting bukan sekadar satu pintunya, tetapi bagaimana tata kelolanya. Kalau tata kelolanya baik, transparan, dan efisien, kebijakan ini bisa memberikan manfaat. Tetapi kalau justru memperpanjang birokrasi, daerah penghasil berpotensi menanggung biaya penyesuaian yang besar,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dan membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha agar tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Daerah adalah penghasil sumber daya alam yang menopang perekonomian nasional. Karena itu, kebijakan apa pun harus memastikan manfaatnya juga dirasakan oleh daerah, bukan hanya oleh pemerintah pusat,” ucapnya.