RRI.CO.ID, Jambi - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kini memikul tanggung jawab besar demi kelancaran megaproyek pelebaran jalan nasional dari Simpang Rimbo hingga Sungai Duren. Di tengah proses perancangan fisik yang digodok pemerintah pusat, Pemkab Muaro Jambi diwajibkan menyelesaikan pembebasan lahan warga terdampak yang luasnya diperkirakan mencapai 20,5 hektare.

Lahan seluas puluhan hektare tersebut tersebar di sepanjang kawasan padat Mendalo, Kecamatan Jambi Luar Kota. Proses pembebasan lahan ini menjadi poin krusial, mengingat jalur di depan kampus UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi ini sudah sangat mendesak untuk diperlebar demi mengurai kemacetan parah dan menekan angka kecelakaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi, Anjar Prabowo, membenarkan bahwa porsi pengerjaan proyek ini dibagi dua antara pusat dan daerah, di mana urusan sosial pembebasan lahan sepenuhnya diserahkan kepada Pemkab Muaro Jambi.

"Pemerintah daerah kebagian pembebasan lahan," ujar Anjar Prabowo, Jumat, 29 Mei 2026.

Masih Menanti Cetak Biru dari Pusat

Meskipun beban pembebasan lahan sebesar 20,5 hektare sudah di depan mata, Pemkab Muaro Jambi sejauh ini belum bisa bergerak ke lapangan untuk melakukan eksekusi atau penilaian ganti rugi. Pihak dinas masih harus menunggu dokumen desain final dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Dokumen penting seperti studi kelayakan (feasibility study) serta Detail Engineering Design (DED) yang menentukan titik koordinat pasti lahan yang akan digusur, saat ini masih dalam tahap penyusunan oleh kementerian terkait.

"Kami masih menunggu feasibility study dan DED dari Balai Jalan Nasional. Berdasarkan hasil rapat beberapa minggu lalu, kawan-kawan dari pihak balai memang masih menyusun instrumen desain tersebut," jelas Anjar.

Secara konsep awal, jalan nasional yang semula memiliki lebar 7 meter tersebut rencananya akan diperluas menjadi 10 meter. Pembebasan lahan warga nantinya akan memakan ruang sekitar 1,5 hingga 2 meter, baik di sisi kiri maupun kanan jalan utama.

Pemkab Muaro Jambi berharap desain final tersebut bisa segera diserahkan agar proses pendekatan dan sosialisasi pembebasan lahan kepada masyarakat Mendalo dapat berjalan tepat waktu tanpa menghambat target konstruksi fisik.

"Desain resminya belum disampaikan ke kami. Kalau melihat konsepnya, kemungkinan besar kelanjutan dari Simpang Rimbo yang menggunakan median di tengah. Namun, kami tetap harus menunggu keputusan dan desain final dari kawan-kawan balai," pungkasnya.