KBRN, Jakarta: Badan Koordinasi Nasional (BKN) Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) resmi dikukuhkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, kemarin. Bertepatan dengan pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) menjadi undang-undang. “Sebuah momentum yang bisa dibilang gayung bersambut ini semoga menjadi titik awal yang baik untuk bersinergi dan memajukan kepariwisataan Indonesia,” ujar Chusnunia yang merupakan Dewan Pengawas HPWI.

Bertempat di Auditorium Jusuf Ronodipuro RRI Jakarta Chusnunia menyoroti bermunculannya desa-desa yan memiliki potensi pariwisata yang bisa dikembangkan lebih optimal. “Dari yang omset jutaan ke omset milyaran ini menjadi lompatan yg baik untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar,”. Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah. Pengembangan Desa Wisata perlu dilakukan dengan Desa Wisata Terintegrasi. “Jangan Desa Wisata hanya menjadi tren. Ketika kolam renang maka smua ikut Desa Wisata dengan potensi kolam renang atau kolam air.

selaku ketua umum BKN HPWI Eva Monalisa, S.I.Kommengatakan bahwa HPWI merupakan organisasi yang didirikan untuk turut serta dalam membangun peradaban bangsa melalui kepariwisataan. “Struktur yang telah dibentuk ditingkat nasional ini kedepan akan membentuk struktur ke tingkat provinsi, daerah hingga desa-desa. Langkah ini dilakukan sebagai wujud nyata HPWI dalam berkontribusi menggerakan pariwisata, sebagaimana tujuan lahirnya organisasi ini”, Tegasnya.

HPWI hadir dengan tujuan sebagai organisasi yang akan ikut serta dalam menggerakkan ekosistem kepariwisataan Indonesia yang berkualitas, Inklusif, adaptif, sistematis, terpadu, berkelanjutan dan terencana dengan memperhatikan aspek keseimbangan, pemberdayaan masyarakat pemajuan budaya, kelestarian lingkungan, penguatan perekonomian negara, serta peningkatan perekonomian masyarakat.