DI TENGAH ketidakpastian ekonomi global dan dinamika harga energi dunia, keputusan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri ESDM untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang memiliki makna lebih besar daripada sekadar mempertahankan harga bahan bakar. Kebijakan ini menunjukkan ketegasan seorang Presiden dalam melindungi rakyat, sekaligus keberanian mengambil keputusan dengan perhitungan yang terukur.

Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan hingga akhir 2026 atas arahan Presiden Prabowo. Keputusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai skenario fiskal dan perkembangan harga minyak dunia. Pemerintah bahkan menyatakan memiliki bantalan fiskal berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun untuk menghadapi tekanan anggaran yang lebih besar. Dalam skenario harga minyak dunia mencapai US$100 per barel hingga akhir 2026, pemerintah memperkirakan defisit APBN tetap berada di kisaran 2,9 persen terhadap PDB. Di sinilah letak penting kebijakan tersebut. Presiden tegas dalam membela rakyat, tetapi ketegasan itu tidak dilakukan secara serampangan. Ada kalkulasi fiskal, ada skenario risiko, dan ada instrumen pengaman.

Konsumen Rentan Harus Dilindungi

Dalam perspektif perlindungan konsumen, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama menghadapi kenaikan harga. Konsumen berpenghasilan rendah, pekerja informal, pengemudi transportasi, pedagang kecil, petani, nelayan, dan kelompok yang penghasilannya sangat sensitif terhadap biaya transportasi merupakan kelompok yang relatif lebih rentan terhadap gejolak harga energi.

Konsumen rentan adalah konsumen yang karena kondisi ekonomi, sosial, kemampuan, akses informasi, atau keadaan tertentu memiliki posisi yang lebih lemah dan lebih mudah terdampak perubahan kondisi pasar. BBM memiliki posisi strategis karena dampaknya tidak berhenti di SPBU. Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya transportasi, distribusi, produksi, dan logistik, yang kemudian berpotensi diteruskan menjadi kenaikan harga barang dan jasa. Karena itu, mempertahankan harga BBM bersubsidi dapat menjadi instrumen perlindungan daya beli, terutama bagi masyarakat yang paling sensitif terhadap kenaikan biaya hidup.

Terukur Secara Fiskal

Kebijakan pro rakyat tidak berarti mengabaikan disiplin fiskal. Justru data menunjukkan keputusan tersebut ditempatkan dalam kerangka kemampuan APBN. Pada Semester I 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja negara mencapai Rp1.656 triliun, sementara defisit tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB. Keseimbangan primer bahkan mencatat surplus Rp85,1 triliun. Angka tersebut bukan akibat langsung dari kebijakan tidak menaikkan BBM. Namun, angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan daya beli dijalankan ketika pemerintah masih memiliki kapasitas fiskal untuk mengelolanya.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp210,1 triliun untuk subsidi energi, termasuk sekitar Rp105,4 triliun untuk subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram serta Rp104,6 triliun untuk subsidi listrik. Ini menunjukkan bahwa negara memang menyediakan sumber daya fiskal untuk menjaga stabilitas energi dan melindungi masyarakat.

Pro Rakyat, tetapi Harus Tepat Sasaran

Keberpihakan tersebut tetap harus disertai perbaikan ketepatan sasaran subsidi. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada Pertalite, sekitar 86 persen konsumsi dinikmati rumah tangga dan 14 persen dunia usaha. Dari konsumsi rumah tangga tersebut, sekitar 80 persen dinikmati rumah tangga mampu dan 20 persen rumah tangga miskin. Pada solar, sekitar 89 persen konsumsi dinikmati dunia usaha dan 11 persen rumah tangga; dari konsumsi rumah tangga tersebut, sekitar 95 persen dinikmati rumah tangga mampu dan 5 persen rumah tangga miskin, termasuk petani dan nelayan. Data ini memperlihatkan bahwa menjaga harga harus berjalan bersama dengan agenda transformasi subsidi agar semakin tepat sasaran. Sebab, menjaga harga adalah bentuk perlindungan, sedangkan memastikan subsidi sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan adalah bentuk keadilan.

Ketegasan yang Berpihak kepada Rakyat

Pada akhirnya, keputusan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang dapat dibaca melalui empat kata kunci: tegas, terukur, melindungi konsumen rentan, dan pro rakyat. Tegas, karena Presiden mengambil keputusan di tengah tekanan harga energi global. Terukur, karena keputusan tersebut ditempatkan dalam kalkulasi APBN, skenario harga minyak, dan kapasitas fiskal negara. Pro konsumen rentan, karena harga energi yang stabil memberikan ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan untuk mempertahankan daya belinya. Dan pro rakyat, karena pemerintah memilih agar gejolak energi global tidak serta-merta dipindahkan menjadi beban baru bagi masyarakat.

Bagi rakyat, BBM bukan sekadar harga per liter. Ia menyangkut ongkos pergi bekerja, biaya distribusi barang, biaya produksi petani dan nelayan, serta pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Karena itu, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi patut diapresiasi sebagai bukti bahwa ketegasan Presiden dapat berjalan bersama kebijaksanaan fiskal dan keberpihakan kepada konsumen rentan. Tantangan berikutnya adalah memastikan subsidi semakin tepat sasaran, transparan, dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Menjaga harga adalah perlindungan. Menjaga daya beli adalah keberpihakan. Memastikan subsidi tepat sasaran adalah keadilan. Dan ketika ketiganya dilakukan secara tegas dan terukur, di situlah terlihat bukti nyata Presiden bekerja untuk rakyat.

Penulis : Ir. Jailani, S.T., M.M. (Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI)