Kecelakaan Bus ALS Jadi Alarm Evaluasi Sistem Keselamatan

KECELAKAAN Maut yang melibatkan bus Antar Lintas Sumatera dan truk tangki bahan bakar minyak di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, menjadi pengingat keras pentingnya pembenahan sistem keselamatan jalan nasional. Peristiwa yang terjadi pada Rabu, 6 Mei 2026 itu menyebabkan sedikitnya 16 orang meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya mengalami luka berat akibat benturan serta kebakaran hebat pasca tabrakan.

Road Safety Association menilai kecelakaan lalu lintas fatal tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kesalahan individu. Berdasarkan informasi awal yang berkembang, bus diduga masuk ke jalur berlawanan saat mencoba menghindari kondisi jalan, sementara informasi lain menyebut adanya percikan api dari kendaraan sebelum kecelakaan terjadi.

Menurut Road Safety Association, kecelakaan fatal hampir selalu lahir dari kegagalan banyak lapisan sistem secara bersamaan. Mulai dari kondisi jalan, keselamatan kendaraan, pengawasan operasional angkutan umum, manajemen kecepatan, hingga kesiapan mitigasi pasca kecelakaan disebut menjadi faktor yang saling berkaitan.

Ironisnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka kerja nasional keselamatan jalan melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2021–2040. Regulasi tersebut membagi peran dan tanggung jawab lintas sektor secara lebih terstruktur melalui pendekatan Safe System Approach atau Sistem Keselamatan Berlapis.

Dalam pendekatan tersebut, keselamatan jalan tidak dibebankan hanya kepada pengguna jalan. Pemerintah telah membagi tanggung jawab kepada berbagai institusi, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada aspek infrastruktur jalan, Kementerian Perhubungan pada sistem transportasi dan kendaraan, hingga Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengawasan serta penegakan hukum.

Selain itu, Kementerian Kesehatan dan Jasa Raharja memiliki tanggung jawab pada penanganan pasca kecelakaan. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan serta pengawasan keselamatan jalan di wilayah masing-masing.

Road Safety Association memandang persoalan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya implementasi dan koordinasi lintas sektor di lapangan. Pemerintah dinilai masih terlalu sering bergerak setelah tragedi besar terjadi dan menjadi perhatian publik.

Karena itu, setiap pemangku kepentingan didorong untuk lebih fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai mandat dalam sistem nasional keselamatan jalan. Pendekatan keselamatan dinilai tidak akan berjalan optimal apabila antar lembaga saling melompat kewenangan, sementara tanggung jawab utama belum dijalankan secara maksimal.

Road Safety Association menegaskan keselamatan jalan membutuhkan kerja kolektif yang terstruktur dan saling melengkapi. Negara-negara dengan tingkat fatalitas rendah disebut berhasil membangun sistem keselamatan melalui kerja yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan, bukan sekadar reaksi sesaat setelah kecelakaan terjadi.

Data kecelakaan nasional juga menunjukkan mayoritas kecelakaan justru terjadi pada kondisi yang dianggap normal, seperti jalan lurus, cuaca cerah, dan permukaan jalan yang baik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tidak cukup hanya mengandalkan asumsi atau pendekatan parsial, tetapi membutuhkan sistem perlindungan yang benar-benar berjalan.

Kecelakaan di Musi Rawas Utara dinilai harus menjadi momentum evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Jangan sampai setiap tragedi hanya berhenti pada proses investigasi tanpa perubahan nyata terhadap sistem keselamatan secara menyeluruh.

Keselamatan jalan bukan sekadar urusan transportasi. Persoalan ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap nyawa rakyatnya.

Foto: indonesianparking.or.id

Penulis:

Rio Octaviano

Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association