Wacana TransJakarta ke Kepulauan Seribu: Nakhoda Siap Diintegrasikan Asal Digaji

RRI. CO. ID, JAKARTA — Para pelaku usaha dan pekerja kapal tradisional rute Kepulauan Seribu menanggapi wacana pengoperasian layanan transportasi laut di bawah pengelolaan TransJakarta. Mereka berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya melemparkan wacana, tetapi juga duduk bersama memberikan kepastian nasib dan mata pencaharian warga lokal.

Salah seorang nakhoda kapal tradisional rute Muara Angke–Pulau Pramuka/Panggang, Ashabul Yamin, membeberkan besarnya biaya operasional yang harus ditanggung setiap kali berlayar. Untuk satu kali perjalanan pulang-pergi (PP), kapal membutuhkan sedikitnya 400 liter solar. Dengan harga solar eceran sekitar Rp11.000 per liter, biaya bahan bakar saja sudah menembus lebih dari Rp4,4 juta.

"Total semuanya 400 liter untuk satu kali perjalanan PP. Kalau dikali Rp11.000 sudah Rp4 juta lebih, itu belum termasuk biaya perawatan," kata Yamin kepada RRI Jakarta, Senin 7 September 2026.

Tinggi operasional tersebut kian memberatkan karena harus ditanggung di tengah kondisi jumlah penumpang yang tak pasti. Yamin menjelaskan, biaya perawatan atau masuk docking kapal yang dilakukan setahun sekali bisa menghabiskan biaya hingga Rp30 juta.

Berbeda dengan armada pemerintah yang mendapat subsidi dan awak kapalnya digaji tetap, kapal tradisional sangat bergantung pada ada atau tidaknya penumpang serta pemesanan rombongan (booking).

Menanggapi wacana integrasi pelayaran ke dalam sistem TransJakarta, termasuk kabar kemungkinan penerapan skema feeder seperti JakLingko, pihak nakhoda mengaku belum pernah diajak berdiskusi atau diajak dalam rapat resmi oleh dinas terkait.

Yamin menegaskan, jika pemerintah ingin menerapkan sistem baru, mereka berharap ada solusi konkret yang memperhitungkan keberlangsungan hidup para pekerja kapal tradisional. Jika ada skema pengambilalihan atau integrasi armada yang disertai kepastian gaji bulanan bagi para awak kapal, para pekerja mengaku siap mendukung program tersebut.

"Kalau kita digaji, tidak masalah. Mau penumpangnya banyak atau sedikit, yang penting kita berangkat dan ada kepastian pekerjaan. Yang kasihan itu warga pulau dan pemilik kapal kalau sampai 'mati rasa' akibat tergeser," pungkasnya.

Sebelumnya PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah mengkaji rencana pengelolaan angkutan laut di Kepulauan Seribu. Skema pelayanan ini ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2027 mendatang.

Rencana perluasan jangkauan transportasi tersebut dibahas dalam rapat evaluasi bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 2 September 2026. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa langkah ini diambil guna meningkatkan mutu pelayanan transportasi air bagi warga Kepulauan Seribu.