RRI.CO.ID, Jakarta - Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Timur bersama Pemerintah Kota Jakarta Timur belum lama ini meluncurkan Bulan Dana PMI 2026. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Beky Mardani menilai Bulan Dana PMI dapat menjadi momentum untuk membangun solidaritas sosial, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.
"Saya ingin mengatakan bahwa momentum Bulan Dana ini media untuk kita membangun rasa solidaritas sosial kita, membangun kebersamaan kita, dan kepedulian kepada sesama," kata Beky di Jakarta Timur, Selasa 1 September 2026.
Bulan Dana PMI merupakan sarana pengumpulan donasi publik untuk mendukung kegiatan dan operasional kemanusiaan PMI. Dana yang dihimpun digunakan untuk berbagai pelayanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Beky menjelaskan tugas utama PMI berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, penyiapan darah, pelatihan relawan, pelayanan kesehatan, serta pelatihan yang berkaitan dengan pertolongan pertama.
"Karena kita tahu PMI kan tugasnya tugas-tugas kemanusiaan, dari penanggulangan bencana, penyiapan darah, pelatihan relawan, kemudian berbagai pelatihan untuk keterampilan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, pertolongan, dan juga pelayanan kesehatan," ujar Beky.
Di Jakarta Timur, PMI juga menjalankan pembangunan WC komunal dan penanganan stunting sebagai kegiatan yang mendukung Pemerintah Kota. Selain itu, PMI memberikan pelatihan pertolongan pertama kepada PPSU dan Palang Merah Remaja (PMR) agar memiliki keterampilan menghadapi kecelakaan kerja.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto menyampaikan target Bulan Dana PMI Jakarta Timur 2026 mencapai hampir Rp17,5 miliar. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar Rp12,176 miliar.
"Target Bulan Dana PMI DKI Jakarta tadi sudah ditandatangani secara pakta kesediaan, ini berjumlah hampir Rp17,5 miliar. Mudah-mudahan angka ini bisa tercapai, paling tidak bisa melebihi capaian tahun lalu," kata Kusmanto.
Pelaksanaan Bulan Dana PMI Jakarta Timur akan berlangsung selama tiga bulan, mulai 1 September hingga 30 November. Pengumpulan donasi dilakukan melalui kupon, maplis, dan amplop donas dengan melibatkan jajaran ASN, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan dunia Pendidikan.
Penggalangan dana yang dilakukan PMI mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Kemudian, penggalangan diatur kembali melalui intruski sekretaris daerah, keputusan kepala unit PTSP, dan surat edaran wali kota.
Beky menegaskan besarnya dana yang dihimpun harus diikuti tanggung jawab sosial dan moral kepada masyarakat sebagai pemberi donasi. Menurutnya, aktivitas PMI perlu terus diinformasikan kepada publik, sementara hasil Bulan Dana akan diaudit oleh akuntan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Aktivitas PMI harus terus disampaikan kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa donasi yang diberikan betul-betul bermanfaat. Hasil Bulan Dana juga akan diaudit oleh akuntan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban," kata Beky.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan dana yang terkumpul akan Kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, selama ini, PMI Jakarta Timur terlibat dalam penanganan bencana dan non bencana di dalam wilayah Jakarta Timur maupun di luar wilayah Jakarta Timur.
"PMI selalu hadir di masyarakat dalam berbagai kejadian, baik banjir, kebakaran, maupun kegiatan lainnya. Bahkan di luar DKI, PMI Jakarta Timur juga ikut membantu, seperti di Sumatera dan Aceh, termasuk melalui bedah rumah dan pembuatan biogas biodigester. Bantuan untuk NTT pun sedang dibicarakan," kata Munjirin.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....