Sekko Jakpus Hadiri Kick Off E-Monev Keterbukaan Informasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menggelar Kick Off E-Monev di JB Tower Lantai 23, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan keterbukaan informasi menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki ruang untuk memperoleh informasi, menyampaikan masukan, berpartisipasi, dan ikut mengawasi kinerja pemerintah.

“Semakin terbuka Pemprov DKI Jakarta, semakin besar pula ruang bagi masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, memberikan masukan, serta ikut melakukan pengawasan. Dari situlah kepercayaan akan terus terbangun,” ujar Marulina.

Marulina menyebut pelaksanaan E-Monev 2026 diikuti 1.001 badan publik yang terbagi dalam 22 kategori. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan 2025 yang melibatkan 829 badan publik.

Menurutnya, E-Monev tidak hanya menjadi sarana penilaian, tetapi juga instrumen untuk melihat kualitas tata kelola informasi pada masing-masing badan publik. Keterbukaan informasi dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

“Jakarta menuju kota global bukan hanya dari sisi infrastruktur dan teknologi, tetapi juga kualitas tata kelola dan kepercayaan masyarakat yang menjadi bagian penting dari daya saing kota,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat Denny Ramdany mengatakan penerapan E-Monev menjadi terobosan dalam proses penginputan dan pemantauan keterbukaan informasi publik. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kendala dalam pelayanan sehingga evaluasi dapat dilakukan lebih cepat.

Denny mengatakan Jakarta Pusat berkomitmen mempertahankan predikat informatif yang selama ini diraih dalam penilaian keterbukaan informasi. Pemantauan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga akan terus dilakukan menjelang penilaian yang biasanya berlangsung pada pertengahan Desember.

“Beberapa bulan menuju Desember ini kita akan terus pantau PPID. Apabila ada hal yang masih kurang, akan segera kita evaluasi untuk mempertahankan predikat yang sudah diperoleh,” tutup Denny.