RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat memperkuat kolaborasi kerja sama lintas sektor untuk mempercepat penurunan kasus anak tengkes atau stunting di wilayah tersebut.
Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Ali Murtadho mengatakan, seluruh intervensi penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tingkat kota hingga keluarga.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh intervensi berjalan secara terintegrasi mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga RT, RW, dan keluarga,” ujar Ali di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut Ali, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kader Posyandu, Dasawisma, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 17,2 persen.
“Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat berbagai langkah strategis agar bisa menurunkan angka tersebut,” kata Ali.
Ali menjelaskan, prevalensi stunting di DKI Jakarta ditargetkan turun menjadi sekitar 15 persen pada 2026 dan 12,8 persen pada 2029. Target tersebut sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.
Ia menegaskan, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik berupa tinggi badan anak. Stunting juga dapat berdampak terhadap perkembangan otak, kemampuan kecerdasan, produktivitas, kesehatan, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Anak mengalami stunting berisiko memiliki kemampuan belajar lebih rendah, produktivitas menurun dan rentan mengalami penyakit tidak menular ketika dewasa. Sebab itu, percepatan penurunan stunting merupakan investasi besar mewujudkan generasi emas Indonesia 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Barat, Dian Anggraini Susanty, mengatakan berdasarkan data Pra-Musrenbang Tematik Stunting 2026, prevalensi stunting di Jakarta Barat tercatat sebesar 2,23 persen atau sekitar 1.692 balita.
“Selain itu, terdapat sekitar 72.000 keluarga berisiko stunting yang masih memerlukan perhatian dan intervensi,” kata Dian.
Dian menuturkan, percepatan penurunan stunting di Jakarta Barat terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Kerja sama tersebut melibatkan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.
“Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar intervensi terhadap keluarga berisiko stunting dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....