RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha menyebut kehadiran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang baru menjawab keresahan dan keinginan masyarakat soal perbaikan pelaksanaan program MBG.

Rahman pun meyakini agenda perbaikan yang dilakukan Kepala BGN Sudaryono akan semakin berdampak positif pada peningkatan gizi dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

“Kedepan program ini tidak hanya bergizi tapi juga enak dan bervariatif. Program MBG mempunyai banyak manfaat diantaranya menyerap tenaga kerja sebanyak 1,5 Juta orang dan mempercepat proses rantai pasok makanan yang akan mempercepat perputaran ekonomi dan bakal berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Rahma dalam forum diskusi Adidaya Talks yang mengambil tema “Formulasi Kebijakan Tata Kelola MBG: Tantangan Implementasi dan Agenda Perbaikan Kebijakan" pada Kamis 6 Agustus 2026.

Rahman pun menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memutuskan pemisahan anggaran program MBG dengan anggaran pendidikan di dalam APBN. Menurut Rahman, putusan MK tersebut justru semakin memperkuat aspek konstitusionalitas MBG.

“Dengan adanya Keputusan MK pada 30 Juli 2026 lalu, itu menunjukkan program MBG tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun yang perlu dievaluasi tentu terkait dengan penggunaan anggaran untuk program MBG,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Desk Politik dan Demokrasi Adidaya Institute Ahmad Fadhli menjelaskan hasil survei lembaganya mencatat mayoritas publik setuju dengan adanya program MBG. Sebanyak 71,5 persen publik menyetujui program MBG dan sekitar 67,6 persen masyarakat percaya program MBG berdampak secara langsung terhadap keluarga.

“Survei Adidaya Institute menunjukkan sebanyak 67,6 persn masyarakat menyatakan pogram MBG berdampak secara langsung terhadap keluarga. Adapun masalah utama dari program MBG ini terkait dengan tata kelola (24,9 persen), anggaran (23,9 persen) dan korupsi (18,1 persen),” ujar Fadhli.

Guru Besar Ilmu Gizi Masyarakat IPB, Prof. Ikeu Tanziha menyatakan Program (MBG) merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak atas kehidupan, tumbuh kembang, pengasuhan, dan akses terhadap makanan bergizi. Hal tersebut, ungkapnya, sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak. Karena itu, menurutnya, program MBG ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Perbaikan status gizi akan meningkatkan kapasitas kognitif dan kesehatan individu, yang pada akhirnya mendorong produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Setiap investasi pada intervensi gizi diperkirakan mampu memberikan pengembalian manfaat hingga 16 kali lipat,” ucapnya.

Menurut Ikeu, meski secara nasional, Indonesia menunjukkan tren perbaikan prevalensi stunting hingga mencapai 19,8 persen pada tahun 2024, namun tantangan masih tetap muncul karena prevalensi underweight kembali meningkat menjadi 16,8 persen. Hal ini, ungkapnya, menunjukkan bahwa persoalan gizi belum sepenuhnya terselesaikan dan memerlukan intervensi yang lebih komprehensif.

Ikeu menambahkan program MBG memang dirancang untuk mencapai empat tujuan utama. Yakni meningkatkan status gizi masyarakat, memperkuat kapasitas pendidikan, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pembangunan ekonomi.

“Program ini diposisikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia,” kata dia.

Dalam paparannya, Ikeu juga mengidentifikasi sejumlah tantangan implementasi di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, diperlukan penyempurnaan penetapan penerima manfaat yang lebih tepat sasaran melalui sinkronisasi dengan data stunting, kemiskinan, dan sebaran SPPG. Di tingkat daerah, tantangan utama meliputi lemahnya koordinasi antar instansi, belum optimalnya pelaksanaan tugas kelembagaan sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Hingga penguatan keamanan pangan, sanitasi, rantai pasok, pengelolaan SPPG, serta peningkatan kapasitas SDM.

“Sebagai agenda perbaikan kebijakan, Ikeu menyampaikan tiga tahapan prioritas untuk MBG. Dalam jangka pendek difokuskan pada penguatan tata kelola dan digitalisasi. Jangka menengah diarahkan pada penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas SDM, integrasi program dalam perencanaan daerah, serta monitoring berbasis data. Sementara dalam jangka panjang, fokus diarahkan pada keberlanjutan pendanaan dan evaluasi dampak untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, founder Sahabat Gizi Yasir Nene Ama menekankan perlunya refocusing terhadap kebijakan MBG agar program ini lebih efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Refocusing tersebut, menurutnya, harus sesuai dengan lima pilar utama hasil pembahasan bersama Kementerian Kesehatan. Diantaranya sasaran program, mutu gizi dan keamanan pangan, integrasi dengan sistem kesehatan, tata kelola dan kelembagaan, serta penguatan monitoring, evaluasi, dan komunikasi publik.

“Selain membangun sistem evaluasi yang kuat, pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi publik, melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam penyusunan kebijakan, serta memperlakukan penerima manfaat sebagai subjek pembangunan. Tujuannya agar partisipasi masyarakat semakin meningkat,” kata dia.