KPBB Soroti Implementasi B50, Dorong Percepatan Elektrifikasi Kendaraan

RRI.CO.ID, Jakarta - Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menggelar diskusi Clean Fuel Talk bertajuk "Antara Manfaat dan Mudharat B50" di Kantor KPBB, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 3 Juli 2026. Forum tersebut membahas implementasi biodiesel B50 beserta dampaknya terhadap sektor transportasi dan arah transisi energi nasional.

Diskusi menghadirkan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Joko Hadi Wibowo, Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin, Ahli Otomotif Eko Rudianto, serta Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert Marcelino Varieza. Sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah, pelaku usaha, dan pemerhati lingkungan turut mengikuti kegiatan tersebut secara hybrid.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Joko Hadi Wibowo menegaskan pemerintah akan mengawasi mutu B50 yang mulai diterapkan. Menurutnya, pengawasan dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap sesuai standar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Kalau di B50 nanti juga ada pengawasan mutunya. Kalau memang mutunya sesuai tentu lebih baik, tetapi kalau tidak sesuai nanti perlu kita tinjau kembali. Ada sanksi teguran, pembekuan izin usaha sampai pencabutan izin usaha," ujar Joko.

Ia mengatakan pemerintah berharap manfaat penggunaan B50 lebih besar dibandingkan potensi dampak yang ditimbulkan. Karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan akan terus dilakukan secara berkala.

"Yang kita usahakan maksimal di sini tetap baik untuk masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ahli Otomotif Eko Rudianto mengingatkan pemilik kendaraan diesel agar menyesuaikan pola perawatan kendaraan saat menggunakan B50. Ia menilai kebersihan sistem bahan bakar menjadi faktor penting untuk menjaga performa mesin.

"Kita tetap maju dengan B50, tetapi pengguna mobil diesel harus mengubah mindset. Kendaraan diesel harus menggunakan fuel yang bersih," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin menilai implementasi B50 merupakan bagian dari proses transisi energi yang tidak dapat dihindari. Namun, ia mengingatkan penggunaan biodiesel harus tetap memperhatikan spesifikasi teknis kendaraan agar tidak menimbulkan kerusakan pada mesin.

Menurut Ahmad, kendaraan diesel berstandar Euro 4 yang diproduksi mulai 2022 pada umumnya tidak direkomendasikan menggunakan B50 maupun bahan bakar yang tidak memenuhi spesifikasi pabrikan. Ia juga menilai pemerintah perlu memastikan penggunaan B50 tepat sasaran, khususnya bagi kendaraan yang memang dirancang menggunakan bahan bakar tersebut.

Ahmad menambahkan pemerintah sebaiknya tetap memprioritaskan program elektrifikasi kendaraan sebagai solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan energi dan mengurangi emisi sektor transportasi. Menurutnya, percepatan penggunaan kendaraan listrik akan membuat kebijakan energi nasional lebih sederhana dan berkelanjutan.

"Ke depan kita harus fokus pada elektrifikasi kendaraan jalan raya. Program kendaraan listrik sudah menjadi agenda nasional sehingga perlu terus dipercepat agar persoalan ketahanan energi dapat diselesaikan secara lebih sederhana dan berkelanjutan," tutup Ahmad.