RRI.CO.ID, Jakarta - Sejumlah petugas Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jakarta Barat mengaku kerap ditolak warga lantaran dicurigai sebagai penipu hingga penagih pajak berkedok pendataan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Ahmad Munajat (43), salah satu petugas pemeriksaan lapangan di kawasan Srengseng, Kembangan Jakarta Barat. Menurut Munajat, minimnya kepercayaan masyarakat menjadi tantangan terbesar selama proses pendataan berlangsung.

“Tantangannya pasti banyak banget, apalagi kan sekarang nih kepercayaan masyarakat sama pemerintah kan lagi sama-sama kita tahu nih lagi menurun, mereka banyak mencurigai ketika teman-teman petugas datang, apalagi yang ditanya soal ekonomi, itu sensitif juga kan,” kata Munajat saat ditemui di Srengseng, Jumat, 26 Juni 2026.

Munajat mengungkapkan, penolakan paling sering datang dari pelaku UMKM yang khawatir usahanya akan dikenakan pajak lebih tinggi setelah didata.

Menurutnya, hoaks yang beredar luas di media sosial turut memperparah ketakutan warga terhadap pelaksanaan sensus ekonomi.

“Nah itu karena narasi di medsos banyak tuh, katanya sensus buat ngambilin pajak, padahal mah enggak ada urusannya, kita aja beda kok,” ucapnya.

Meski begitu, Munajat mengaku tetap berusaha melalukan pendekatan persuasif kepada warga. Bahkan, kata dia, dirinya harus mendatangi sebuah tempat usaha hingga empat kali sebelum akhirnya pemilik bersedia untuk didata.

“Itu bahkan ada yang sudah 3-4 kali baru mereka, ‘Ya sudah Bang, boleh deh saya didata. Saya pikir apa, pajak atau orang penipuan kan’, nah ternyata banyaknya mereka tuh hanya salah paham,” tutur Munajat.

Tak hanya itu, lanjut Munajat, para petugas sensus juga sering kali menjadi tempat curhat warga terkait bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Menurut dia, isu desil kesejahteraan yang saat ini ramai di wilayah Srengseng membuat warga meluapkan keluhan kepada petugas sensus.

“Terkhusus nih yang lagi isu beredar di wilayah Srengseng ini mengenai desil, banyak kasusnya orang tua yang sudah dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), tiba-tiba KJP-nya distop. Nah, itu kan karena pengaruh desil. Seumpamanya desil dia tadinya 3 naik jadi 6. Adanya Sensus Ekonomi ini, di situ teman-teman juga banyak yang diprotes sama warga,” keluhnya.

Padahal, kata dia, persoalan desil maupun status penerima bantuan sosial bukan merupakan kewenangan petugas sensus ekonomi.

Akibat banyaknya keluhan warga, proses pendataan pun sering memakan waktu lebih lama karena petugas harus lebih dulu mendengarkan curahan hati warga sebelum memulai sensus.

Di sisi lain, para petugas justru menemukan adanya warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial namun tidak terdata sebagai penerima.

“Bantuan kayak BLT, PKH, itu kan banyak juga masyarakat, jadi kita jadi tahu nih, masyarakat yang harusnya mereka dapat jadi enggak dapat. Akhirnya mereka kan ngadu juga ke kita kan. Jadi memang malah pada curhat warga-warga tuh,” kata Munajat.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan tim agar dapat diteruskan kepada pihak terkait.

“Akhirnya ya saya lapor, karena kasihan juga kan mereka seharusnya dapat, nanti biar diteruskan informasinya, siapa tahu bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Cerita serupa juga dialami Mohammad Fathur Al Faqih (23), mahasiswa semester akhir yang menjadi mitra Petugas Pendata Lapangan (PPL) Sensus Ekonomi 2026.

Fathur mengaku beberapa pertanyaan sensus memang kerap membuat warga tidak nyaman, terutama terkait penghasilan, privasi, hingga kepemilikan aset.

“Ada itu ketika ditanya soal pendapatan, terus kepemilikan perhiasan ya. Beberapa juga ketika ditanya gaji, mereka bilang enggak boleh karena privasi, sensitif lah, gitu,” ujar Fathur.

Menurut Fathur, penolakan warga umumnya dapat diatasi setelah petugas memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus.

“Kalau disinisin sih pasti ya karena kan mungkin karena pengaruh media sosial itu terkait masalah sensus ya. Tapi ketika kita kasih pemahaman yang baik kepada mereka, apa manfaatnya sensus, akhirnya mereka kebuka terkait masalah ekonominya,” katanya.

Dalam sehari, Fathur mampu mendata sekitar 15 hingga 20 kepala keluarga (KK), bahkan bisa mencapai 30 KK jika proses berjalan lancar tanpa hambatan.

Untuk menghadapi warga yang tertutup atau emosional akibat terpengaruh hoaks di media sosial, Fathur mengandalkan bantuan tokoh lingkungan seperti ibu-ibu Dasawisma.

“Ditolak sering, cuman ketika ditolak kita kasih penjelasannya dan dibantu sama ibu-ibu Dawis akhirnya warga itu menerima. Pemikat hati ibu-ibu lah Dasawisma itu, jurus andalan,” ujarnya.

Menanggapi dinamika di lapangan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat, Muhammad Noval mengatakan, pihaknya sudah melalukan seleksi ketat terhadap petutas sensus.

Dari sekitar 3.000 pendaftar, BPS Jakarta Barat hanya memilih 1.648 petugas yang telah melewati proses seleksi administrasi, kompetensi, serta pelatihan.

“Petugas itu yang mendaftar ada 3.000 orang, kemudian kita seleksi administrasi, kompetensi, Google Form mereka mengisi semacam data diri, pengalaman apa aja di masyarakat, terakhir didapatkan 1.648 orang. Jadi ada proses seleksinya dan sudah dilatih juga,” jelas Noval.

Menurut Noval, pelibatan tokoh lokal seperti pengurus RT, RW, LMK, Karang Taruna, hingga Dasawisma dilakukan agar warga lebih nyaman menerima petugas sensus.

“Jadi sebagian dari warga sekitar, ada yang Dasawisma, pengurus RT, pengurus RW, LMK, Karang Taruna, memang orang yang selama ini sudah berada di wilayah itu,” terangnya.

Terkait keamanan data, Noval memastikan seluruh informasi warga yang dikumpulkan petugas dijamin kerahasiaannya.

Ia menyebut sistem aplikasi sensus dirancang terpusat sehingga data langsung terkirim ke server BPS dan tidak tersimpan di telepon genggam petugas.

Selain itu, BPS juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara untuk menjaga keamanan data masyarakat.

“Data Sensus Ekonomi ini sangat penting karena benar-benar data dasar seluruh kegiatan ekonomi yang pastinya akan digunakan untuk perencanaan pembangunan, untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik,” kata Noval.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak takut menerima petugas sensus resmi yang dilengkapi rompi, surat tugas, dan tanda pengenal resmi.

“Mohon diterima petugas kami dengan sebaik-baiknya, enggak usah ada khawatir-khawatir ya insyaallah kerahasiaannya kami jaga, tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” tandasnya.