Upaya Tingkatkan Kesadaran Administrasi Kependudukan Melalui Program Kamsa

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan, melalui program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (Kamsa). Program Kamsa menjadi komitmen Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif, kolaboratif dan transparan.

Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Nurrahman, mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya dokumen kependudukan. Selain kepemilikan dokumen secara fisik, Ia juga menekankan pentingnya masyarakat untuk tercatat secara valid dalam sistem data kependudukan.

“Yang ini kami bangun adalah kesadaran, agar masyarakat tidak mengurus dokumen ketika butuh saja. Begitu ada perubahan biodata, ada peristiwa penting, segera laporkan. Faktanya, banyak masyarakat terkadang menunda untuk mengurus dokumen,” ujar Muhammad Nurrahman, di Jakarta, pada Rabu 17 Juni 2026.

Program Kamsa sendiri memiliki empat pilar utama, yaitu kepemilikan data, pemutakhiran data, pemanfaatan data, dan sadar melayani. Dalam pelaksanaannya, program Kamsa dilakukan melalui sistem jemput bola oleh pihak Dinas Dukcapil DKI Jakarta, atau masyarakat dapat langsung datang ke kelurahan. Praktik di lapangan dilakukan dengan kolaborasi bersama sejumlah pihak, seperti ketua RT dan RW, dasawisma, PKK, hingga karang taruna.

Adapun 9 jenis pelayanan administrasi kependudukan melalui Kamsa, meliputi perekaman KTP elektronik, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan Akta Kelahiran, dan penerbitan Akta Perkawinan, hingga penerbitan Akta Perceraian. Kemudian, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembaruan Kartu Keluarga versi TTE, verifikasi data kematian yang bersumber dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), serta verifikasi data penduduk non permanen yang bersumber dari Dinas PPAPP.