Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Berkelanjut

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Data yang dihasilkan dari pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

“Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung secara nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia,” kata Kadarmanto, saat melakukan Sensus Ekonomi 2026 di kediaman Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin, di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa, 16 Juni 2026.

Kadarmanto menjelaskan bahwa pihaknya memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi berjalan optimal dan menjangkau seluruh pelaku usaha. Pendataan mencakup seluruh unit usaha di luar sektor pertanian, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, termasuk usaha yang dimiliki atau dikelola tokoh masyarakat dan pejabat publik.

“Partisipasi seluruh pelaku usaha tanpa memandang latar belakang maupun jabatan menjadi bagian penting dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Ajakan itu disampaikan usai dirinya menjadi salah satu responden sensus.

Menurut Suhud, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Data yang akurat akan memastikan pembangunan berjalan lebih presisi dan sesuai kondisi riil masyarakat. Karena itu, penting bagi pejabat publik maupun pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026,” ujar Suhud.

Ia mengatakan, keterbukaan pelaku usaha dalam memberikan informasi akan membantu pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Jakarta. Selain itu, hasil sensus juga akan menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan dan anggaran pembangunan DKI Jakarta Tahun 2027.

“Data ini akan menjadi basis dalam menentukan arah kebijakan, desain pembangunan, hingga penyusunan anggaran ke depan,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, petugas mengumpulkan berbagai informasi mengenai karakteristik usaha, seperti jenis kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, jaringan usaha, serta berbagai informasi dasar lainnya yang diperlukan untuk menggambarkan struktur dan potensi ekonomi Indonesia.

Data hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Kepala BPS Jakarta Utara Theresia Parwati menambahkan pihaknya juga mendapat dukungan penuh dari Pemkot Jakarta Utara dalam pelaksanaan sensus, terutama untuk menjangkau pelaku usaha skala besar.

Selain pendataan lapangan, BPS Jakut juga memberikan perhatian pada perkembangan ekonomi digital. Sebab itu, BPS menggandeng komunitas Jakut Hub guna memetakan potensi ekonomi digital yang terus berkembang di wilayah tersebut.