Pemkot Jakarta Timur Gelar Sosiaisasi BPKP, Ciptakan Tata Kelola Bersih

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto, membuka Sosialisasi Hasil Pengawasan dan Pengarahan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin 15 Juni 2026.

Dikutip dari siaran pers yang diterima RRI Jakarta, Selasa 16 Juni, kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Sofyan Antonius. Kegiatan ini juga diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri atas kepala suku dinas, kepala bagian, direktur RSUD, kepala puskesmas, camat, serta lurah se-Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Kusmanto menyampaikan apresiasi kepada BPKP sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Bahwa hasil pengawasan BPKP bukan untuk mencari kesalahan tetapi menjadi cermin untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan melayani,” kata Kusmanto.

Ia menegaskan bahwa seluruh temuan dan rekomendasi hasil pengawasan BPKP harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat daerah. Karena itu, ia meminta jajarannya memahami serta menjalankan setiap rekomendasi yang diberikan.

“Jangan ada yang menunda atau melalaikan setiap temuan. Untuk itu, saya harapkan inspektorat memantau progresnya sampai tuntas serta memperkuat sistem pengendalian internal dan juga saya harapkan tidak ada masalah yang berulang-ulang, lebih baik mencegah daripada penindakan karena pelanggaran,” ujar Kusmanto.

Pada kesempatan tersebut, Kusmanto juga mengingatkan bahwa pengawasan harus dipahami sebagai bagian dari budaya kerja dan bukan sebagai beban birokrasi.

“Kita bekerja untuk rakyat. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Saya berharap kepada Kepala Perwakilan BPKP, kami mohon bimbingan dan pendampingan berkelanjutan,” kata Kusmanto.

Jakarta Timur siap menjadi percontohan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Target kita yakni opini WTP harus dipertahankan dan yang tidak kalah penting dampak manfaat program ke masyarakat,” ucap Kusmanto menutup sambutan.