Dishub Siapkan Tarif Integrasi jelang Penyesuaian Tarif Transjabodetabek

RRI.CO.ID, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga minat masyarakat menggunakan transportasi umum menyusul rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah memperluas penerapan skema tarif integrasi antarmoda.

Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pemerintah daerah akan mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat terkait alasan dan urgensi penyesuaian tarif tersebut. Sosialisasi akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar informasi yang diterima masyarakat lebih komprehensif.

Selain itu, Dishub DKI berencana memperluas cakupan tarif integrasi maksimal Rp10.000 dalam waktu tiga jam yang saat ini dapat diakses melalui aplikasi JakLingko. “Seperti tarif maksimum Rp10.000 dalam 3 jam yang diakses melalui aplikasi JakLingko agar mencakup seluruh rute Transjabodetabek,” kata Budi di Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026.

Menurutnya, skema tarif integrasi tersebut memungkinkan penumpang menggunakan lebih dari satu moda transportasi umum dalam satu perjalanan berkelanjutan dengan biaya maksimal Rp10.000. Moda yang terintegrasi antara lain Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Namun, Budi menjelaskan bahwa saat ini fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan oleh pengguna yang melakukan transaksi melalui aplikasi JakLingko. Karena itu, perluasan cakupan layanan menjadi salah satu opsi yang tengah disiapkan untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna transportasi publik.

Selain aspek tarif, Dishub DKI juga berupaya meningkatkan kualitas layanan guna menjaga kenyamanan dan loyalitas penumpang. Perbaikan yang dilakukan mencakup peningkatan ketepatan jadwal keberangkatan agar waktu perjalanan menjadi lebih efisien dan dapat diprediksi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menaruh perhatian pada kemudahan akses menuju dan dari titik transportasi umum atau konsep first mile dan last mile. Langkah yang disiapkan meliputi peningkatan fasilitas pendukung di kawasan transit serta penguatan integrasi antarmoda.

“Termasuk integrasi fisik yang aman dengan halte atau stasiun serta menyediakan rute pengumpan agar penumpang mudah mencapai titik akhir tujuan,” ujar Budi.

Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa alokasi subsidi untuk layanan Transjabodetabek pada 2026 mencapai sekitar Rp401,09 miliar. Dengan besaran tersebut, rata-rata subsidi yang diberikan pemerintah untuk setiap pelanggan mencapai Rp12.258 per perjalanan.

Meski demikian, Budi menilai pengembangan layanan Transjabodetabek sejauh ini tidak menghadapi hambatan yang signifikan. Namun, koordinasi lintas daerah dan instansi masih diperlukan, terutama terkait penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pembangunan halte, hingga pengaturan skema subsidi.

“Penguatan layanan dan integrasi transportasi menjadi kunci untuk memastikan masyarakat tetap memilih angkutan umum meskipun terjadi penyesuaian tarif di masa mendatang,” ujarnya.