Disdik DKI Sebut Akurasi Data Penerima Jadi Tantangan Program KJP

RRI.CO.ID, Jakarta - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengakui tantangan terbesar dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat ini bukan hanya penyaluran bantuan, melainkan memastikan penerimanya benar-benar tepat sasaran. Akurasi data menjadi faktor utama agar bantuan pendidikan tersebut diterima oleh peserta didik yang memang membutuhkan.

“Tantangan terbesar dalam pendataan penerima KJP di Jakarta adalah memastikan data penerima benar-benar akurat, mutakhir, dan tepat sasaran,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, di Jakarta, Kamis, 25 Mei 2026.

Menurut dia, proses pendataan penerima KJP saat ini telah terintegrasi dengan berbagai basis data sosial guna meminimalkan potensi kesalahan sasaran penerima bantuan. Data tersebut mencakup Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), data kepemilikan kendaraan, hingga data kepemilikan aset.

Nahdiana menjelaskan seluruh data tersebut tidak langsung digunakan begitu saja, melainkan melalui proses verifikasi bersama pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi penerima bantuan tetap sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pihaknya juga masih menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait dugaan penerima KJP yang dinilai kurang tepat sasaran. Karena itu, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi ulang bersama sekolah dan pemadanan data dengan berbagai instansi terkait.

“Jika ditemukan ketidaksesuaian, status penerima dapat dievaluasi kembali sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Selain melakukan pembaruan data, Pemprov DKI Jakarta juga terus mengevaluasi pengembangan program KJP agar dapat menyesuaikan kebutuhan pendidikan saat ini. Evaluasi tersebut mencakup kebutuhan pembelajaran digital, perkembangan biaya pendidikan, hingga perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar manfaat program dapat semakin optimal.

“Termasuk, mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran digital, perkembangan biaya pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar manfaat program semakin optimal,” katanya.