Raih Penghargaan Kemendagri, Rano Karno Tegaskan Komitmen Perkuat Layanan Publik

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya memperkuat kualitas layanan publik usai menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri melalui hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025. Pada penghargaan tersebut Pemprov DKI meraih skor 3,6762 dan predikat kinerja tinggi dalam evaluasi nasional.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, konsistensi kinerja menjadi kunci agar prestasi serupa dapat dipertahankan di masa mendatang.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh OPD. Kami berharap kinerja ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Rano dalam rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 27 April 2026.

Ia juga mengapresiasi peran Kemendagri dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Menurut Rano, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan, tetapi juga dorongan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ke depan, kami akan terus menjaga kinerja pemerintahan yang akuntabel, responsif, serta memberikan dampak nyata bagi warga, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan arah pembangunan nasional,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai mampu menunjukkan kinerja terukur dan berdampak langsung. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan keberhasilan dalam mengelola berbagai tantangan menjadi peluang pembangunan.

“Yang ditunjukkan hari ini bukan sekadar retorika, tetapi angka-angka kinerja yang mencerminkan kondisi riil, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penurunan kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.

Bima menegaskan bahwa otonomi daerah harus dimaknai sebagai tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan publik yang konkret. Penguatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia, menurutnya, menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan tersebut.

“Otonomi daerah membutuhkan upaya berkelanjutan, tidak hanya dari kepala daerah, tetapi juga seluruh jajaran hingga tingkat kecamatan dan desa,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta. Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus menjaga sinergi dengan pemerintah pusat.

Pemprov DKI Jakarta pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Melalui semangat otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.