RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas program sekolah gratis dengan menambah jumlah satuan pendidikan swasta penerima bantuan. Hingga tahun ajaran baru pada Juli 2026, total sekolah yang terlibat ditargetkan mencapai 103 sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan program tersebut saat ini telah berjalan di 40 sekolah dan akan diperluas secara bertahap mulai Juli 2026. “Yang sudah jalan itu 40 sekolah sampai Juni. Nanti mulai Juli ada tambahan 63 sekolah, jadi totalnya 103 sekolah,” ujar Nahdiana di Balai Kota, Kamis, 22 April 2026.

Nahdiana menjelaskan, penambahan 63 sekolah masih dalam tahap pengajuan dan verifikasi proposal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan proses kurasi guna memastikan seluruh sekolah yang lolos memenuhi kriteria sesuai regulasi.

Menurut Nahdiana, seleksi sekolah mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2025. Salah satu prioritas utama adalah sekolah swasta yang berada di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

Selain itu, sekolah juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif, seperti memiliki izin pendirian yang sah, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang terdaftar di Dapodik, berstatus terakreditasi, serta secara konsisten menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam tiga tahun terakhir.

“Yang diprioritaskan itu sekolah di kelurahan yang tidak ada sekolah negerinya. Lalu harus punya izin jelas, NPSN, terakreditasi, dan sudah menerima BOS,” katanya.

Lebih lanjut Nahdiana menegaskan, sekolah swasta yang menerima pendanaan wajib menggratiskan seluruh biaya pendidikan bagi peserta didik. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam regulasi.

“Tidak boleh lagi memungut apa pun dari peserta didik. Itu sudah jelas di Pasal 20,” kata Nahdiana.

Adapun pembiayaan program mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan sarana dan prasarana, kegiatan peningkatan mutu seperti ekstrakurikuler, hingga pembayaran gaji dan honor tenaga pendidik. Untuk sekolah kejuruan, anggaran juga dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kompetensi keahlian siswa.

Dari sisi anggaran, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp107,8 miliar pada 2025 untuk 40 sekolah. Dengan rencana penambahan 63 sekolah pada 2026, total anggaran meningkat menjadi sekitar Rp282,4 miliar.

Menanggapi keluhan sejumlah sekolah terkait mekanisme pencairan dana yang dinilai lambat, Nahdiana menjelaskan bahwa kendala tersebut terjadi pada tahap awal implementasi program karena proses harmonisasi regulasi.

“Bukan terlambat, tapi karena ini program baru, harus menunggu regulasi selesai. Setelah itu langsung diproses,” ujarnya.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta membuka peluang evaluasi terhadap skema pencairan dana agar lebih cepat dan adaptif. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyaluran anggaran secara triwulanan, seperti mekanisme BOS dari pemerintah pusat.

Program sekolah swasta gratis ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau sekolah negeri, sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di ibu kota.