RRI.CO.ID, Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat akan membuka pendaftaran 11 sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran (TA) 2026/2027.

Pendaftaran rencananya dimulai pada Juni 2026 bersamaan dengan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat, Agus Ramdhani, mengatakan program sekolah swasta gratis ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang merata bagi masyarakat.

“Dengan adanya sekolah swasta gratis, diharapkan semakin banyak siswa dapat melanjutkan pendidikan dengan kualitas yang baik dan lingkungan belajar yang mendukung,” ujar Agus, Rabu, 22 April 2026.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 11 sekolah swasta yang akan masuk dalam program tersebut. Pemilihan sekolah diprioritaskan di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

“Sekolah dipilih terutama di kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri, sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta didik,” jelasnya.

Adapun 11 sekolah yang ditetapkan meliputi SLB B-C Alfiany, SLB B-C Kasih Bunda, SLB C Bina Insan Kamil, SMP Garuda, SMP Melania I, SMP Muhammadiyah 32, SMP Cindera Mata Indah, SMA Lamaholot, SMKS Citra Utama, SMKS Permata Bunda, dan SMKS Benteng Gading Jakarta.

“Program ini mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 312 Tahun 2026 dengan sejumlah persyaratan, antara lain sekolah harus memiliki izin operasional, telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan, serta menerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir,” jelasnya.

Selain itu, sekolah juga diwajibkan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara lengkap di setiap jenjang. Misalnya, untuk tingkat SD harus memiliki kelas 1 hingga 6, SMP kelas 7 hingga 9, serta SMA/SMK kelas 10 hingga 12.

Agus menambahkan, program ini diharapkan mampu menghapus hambatan biaya pendidikan sekaligus menjawab keterbatasan fasilitas sekolah negeri di sejumlah wilayah.

“Kami berharap tidak ada lagi anak yang kesulitan mengakses pendidikan hanya karena faktor biaya atau keterbatasan sekolah negeri,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu regulasi teknis terkait pelaksanaan program tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Pelaksanaannya akan bersamaan dengan PPDB/SPMB. Jika sesuai rencana, pendaftaran dibuka pada Juni 2026,” tandasnya.