RRI.CO.ID, Jakarta - Ratusan massa ormas dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Persaudaraan Muslim Indonesia (FPMI) bersama Lingkar Muda Indonesia menggelar aksi di depan Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, Rabu, 22 April 2026. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak YLBHI membuka secara transparan sumber dan penggunaan pendanaan, sekaligus meminta aparat penegak hukum berani melakukan audit secara independen.

Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi dan pembentangan spanduk yang menuntut keterbukaan lembaga advokasi hukum tersebut. Massa menilai, sebagai institusi yang selama ini mengusung nilai keadilan dan pembelaan terhadap masyarakat sipil, YLBHI seharusnya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntabilitas di ruang publik.

Ketua Umum FPMI, Husein Rumkel, menegaskan bahwa keterbukaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat. Menurut dia, kepercayaan publik hanya dapat dijaga jika lembaga bersedia membuka diri terhadap pengawasan.

“Kami datang untuk menuntut kejelasan. Lembaga publik seperti YLBHI wajib terbuka, termasuk soal dari mana sumber dan penggunaan dana yang diperoleh selama ini,” ujar Husein melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 April 2026.

Ia menekankan, klaim sebagai pembela keadilan harus diikuti dengan keberanian untuk diuji secara terbuka. Karena itu, FPMI mendorong agar audit dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak independen.

“Kalau mengklaim berdiri untuk keadilan, maka harus berani diaudit. Jangan hanya menuntut pihak lain transparan, tetapi diri sendiri tertutup. Kami juga meminta aparat penegak hukum berani turun tangan melakukan audit secara objektif dan profesional,” tegasnya.

Senada dengan itu, Koordinator Pusat Lingkar Muda Indonesia, Alfian Sangadji, menilai bahwa transparansi merupakan prasyarat utama menjaga kredibilitas lembaga advokasi. Ia mendesak adanya audit independen, khususnya terhadap aliran dana yang bersumber dari donor asing, dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Kami mendesak hasil audit independen terhadap aliran dana YLBHI dibuka ke publik, terutama yang berasal dari donor asing. Hasilnya harus diumumkan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” kata Alfian.

Menurut dia, tanpa keterbukaan, ruang spekulasi akan semakin melebar dan berpotensi merusak kepercayaan publik. Bahkan, kondisi tersebut dinilai dapat membuka celah masuknya kepentingan eksternal yang dapat memengaruhi arah perjuangan lembaga.

“Lembaga advokasi tidak boleh berada dalam ruang gelap. Semakin besar perannya di ruang publik, semakin besar pula kewajiban untuk terbuka. Di sinilah aparat penegak hukum harus hadir memastikan akuntabilitas berjalan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lingkar Muda Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga independensi YLBHI dari segala bentuk intervensi asing. Menurut Alfian, lembaga advokasi harus tetap berdiri di atas kepentingan nasional dan tidak terpengaruh oleh agenda pihak luar.

“Kami meminta YLBHI menolak segala bentuk intervensi asing dan tetap konsisten membela kepentingan rakyat. Penegakan keadilan juga tidak boleh dilakukan secara selektif, tetapi harus adil dan menyeluruh,” tegasnya.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut ditutup dengan seruan agar YLBHI merespons tuntutan publik secara terbuka, sekaligus mendorong aparat penegak hukum menunjukkan keberanian dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap seluruh lembaga yang berperan di ruang publik.